Program ETLE digital Polri, sejak 2021 kamera sistem ini tangkap 460 ribu pelanggaran lalu lintas secara objektif dan transparan.
JOSS.CO.ID – Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) digital Korlantas Polri. Sejak resmi dioperasikan secara nasional pada Maret 2021, sistem ini terus berkembang baik dari sisi teknologi, cakupan wilayah, hingga efektivitas penegakan hukum di jalan raya.
ETLE merupakan bagian dari implementasi Polri Presisi yang digagas oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Melalui sistem ini, penegakan hukum lalu lintas tidak lagi sepenuhnya bergantung pada interaksi langsung antara petugas dan masyarakat, melainkan berbasis bukti digital yang sah dan akurat.
ETLE pertama kali diperkenalkan pada 23 Maret 2021 di 12 Polda dengan total 244 titik kamera statis yang dipasang di sejumlah ruas jalan utama. Sistem ini menggunakan teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang mampu mendeteksi berbagai pelanggaran lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak memakai helm, hingga melanggar marka jalan.
Keberhasilan penerapan tahap awal mendorong Korlantas Polri memperluas cakupan program menjadi ETLE Nasional Presisi. Kini, seluruh 33 Polda di Indonesia telah terhubung dalam satu sistem penegakan hukum digital terpadu. Sistem ini menjadi wajah baru penegakan hukum modern yang bersih dari pungutan liar dan bebas intervensi subjektif.
Tidak berhenti pada sistem kamera statis, Korlantas kemudian mengembangkan ETLE Mobile untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki infrastruktur kamera permanen. Kamera bergerak ini dipasang pada kendaraan patroli yang beroperasi di area rawan pelanggaran dan kecelakaan.
Selain itu, Polri juga meluncurkan ETLE Handheld, yakni perangkat berbasis ponsel pintar khusus petugas di lapangan. Melalui aplikasi khusus, petugas dapat merekam pelanggaran seperti tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat mengemudi, atau melanggar rambu lalu lintas.
Rekaman tersebut langsung dikirim ke server ETLE Nasional untuk diverifikasi. Setelah lolos verifikasi, surat konfirmasi pelanggaran akan dikirim kepada pemilik kendaraan secara digital dan surat resmi.
Sistem ini terbukti efektif menutup kesenjangan pengawasan serta mengurangi potensi gesekan antara petugas dan pengendara.
Hingga akhir 2024, Korlantas mencatat lebih dari 460.000 pelanggaran lalu lintas berhasil terdeteksi melalui sistem ETLE statis dan mobile di seluruh Indonesia. Angka tersebut belum termasuk data dari ETLE Handheld yang terus meningkat di berbagai daerah.
Beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Makassar, dan Yogyakarta menjadi contoh sukses penerapan sistem ini. Di wilayah-wilayah tersebut, tingkat kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas meningkat signifikan.
“Dampak positifnya sangat terasa. Pelanggaran kasat mata yang dulu sering terjadi kini menurun tajam. Kamera digital membantu kami menegakkan hukum tanpa mengganggu kelancaran arus lalu lintas,” ujar seorang perwira Lantas Polda Metro Jaya yang enggan disebut namanya, Kamis (9/10).
Korlantas Polri menilai sistem ETLE menghadirkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penindakan. Semua pelanggaran terekam secara digital dan dapat diverifikasi, sehingga menutup peluang penyimpangan di lapangan.
Selain itu, petugas dapat menindak lebih banyak pelanggaran tanpa menghentikan kendaraan, sehingga arus lalu lintas tetap lancar. Masyarakat pun merasa lebih tenang karena prosesnya tidak lagi bergantung pada subjektivitas di lapangan.
“ETLE adalah simbol transformasi menuju penegakan hukum lalu lintas yang modern dan berkeadilan. Teknologi ini bukan hanya alat untuk menilang, tetapi sarana untuk membangun kesadaran dan budaya tertib berlalu lintas,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho dalam keterangan resminya, Rabu (8/10).
Menurutnya, teknologi ETLE mampu menutup ruang negosiasi dan memperkuat rasa keadilan di masyarakat. “Dengan ETLE, kita hadir bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi untuk melindungi dan mendidik,” tambahnya.
Meski sistem digital ini semakin luas digunakan, Korlantas tetap mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap informasi palsu (hoaks) yang kerap beredar di media sosial.
Masyarakat diimbau hanya memeriksa status pelanggaran melalui situs resmi ETLE di https://etle-pmj.info/id/check-data.
“Masih banyak beredar pesan palsu tentang surat tilang digital. Kami imbau masyarakat memastikan informasi hanya dari kanal resmi Polri,” tegas Agus.
Korlantas juga terus melakukan sosialisasi publik agar masyarakat memahami mekanisme konfirmasi pelanggaran, proses pembayaran denda digital, hingga tata cara keberatan bila merasa tidak melakukan pelanggaran.
Menjelang tahun 2025, Korlantas Polri berkomitmen melanjutkan perluasan sistem ETLE melalui sejumlah agenda strategis, di antaranya nenambah titik kamera statis di jalur rawan pelanggaran dan kecelakaan, meningkatkan kapasitas ETLE Mobile dan Handheld di seluruh jajaran Polda/Polres, mengintegrasikan sistem pembayaran denda digital dengan portal konfirmasi online, membangun pusat data pelanggaran nasional untuk mendukung analisis keselamatan jalan dan melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi publik guna menumbuhkan kesadaran tertib berlalu lintas berbasis kepercayaan.
Langkah-langkah ini sejalan dengan misi Polri dalam menghadirkan penegakan hukum yang efisien, transparan, dan humanis.
Program ETLE sejatinya bukan sekadar digitalisasi tilang, melainkan bagian dari reformasi besar Polri untuk membangun kepercayaan publik dan menjawab tantangan zaman.
Melalui kombinasi ETLE Statis, Mobile, dan Handheld, Korlantas menghadirkan sistem pengawasan lalu lintas yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.
“Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung keberlanjutan program ETLE Nasional Presisi dengan cara paling sederhana: taat aturan, patuh rambu, dan utamakan keselamatan di jalan raya,” pungkas Irjen Agus.
Leave a Reply