JOSS.CO.ID, JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia melalui Kortas Tipikor Bareskrim Polri mengungkap dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp 1,3 triliun. Proyek tersebut diketahui mangkrak sejak pertama kali dibangun pada tahun 2008.
Direktur Penyidikan Kortas Tipikor Polri Brigjen Toto Suharyanto menyampaikan, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Fahmi Mochtar (FM) selaku mantan Direktur Utama PLN periode 2008–2009, Halim Kalla (HK) selaku Presiden Direktur PT Brantas Raya Nusantara (BRN), RR selaku Direktur Utama PT BRN, dan HYL selaku Direktur PT Praba Indopersada.
“Para tersangka belum ditahan karena penyidik masih melengkapi berkas perkara dan menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU),” kata Toto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (6/10/2025).
Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Juli 2025, proyek tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar USD 62.410.523,20 dan Rp 323.199.898.000, atau setara dengan sekitar Rp 1,3 triliun.
“Kerugian negara adalah total loss karena pengeluaran dana PT PLN (Persero) tidak sesuai ketentuan dan tidak memberikan manfaat atas pembangunan PLTU 1 Kalbar yang tidak diselesaikan oleh konsorsium KSO BRN,” ujar Toto.
Menurutnya, pengeluaran dana tersebut telah dilakukan tanpa adanya hasil fisik yang sepadan. Hingga kontrak terakhir pada Desember 2018, pekerjaan proyek baru mencapai sekitar 85 persen dan berhenti total sejak 2016.
Kasus dugaan korupsi ini bermula pada lelang ulang proyek PLTU 1 Kalbar berkapasitas 2×50 megawatt pada tahun 2008. Polisi menduga terdapat persekongkolan antara pihak-pihak tertentu untuk memenangkan peserta lelang yang tidak memenuhi syarat administrasi maupun teknis.
“Tersangka FM selaku Dirut PLN telah meloloskan dan memenangkan konsorsium KSO BRN, Alton, dan OJSC meskipun tidak memenuhi syarat teknis maupun administrasi,” ujar Toto.
Tidak hanya itu, pada tahun 2009 sebelum kontrak ditandatangani, KSO BRN diduga mengalihkan seluruh pekerjaan kepada PT Praba Indopersada dengan kesepakatan pemberian fee tertentu. Direktur PT Praba, HYL, kemudian diberikan kewenangan sebagai pemegang keuangan KSO BRN.
Pada 11 Juni 2009, PLN menandatangani kontrak dengan PT BRN dengan nilai USD 80,84 juta dan Rp 507,42 miliar atau total sekitar Rp 1,25 triliun. Namun, pelaksanaan proyek tidak berjalan sesuai rencana.
Dalam perjalanannya, kontrak proyek mengalami 10 kali perubahan (adendum) hingga tahun 2018. Meski demikian, proyek tak kunjung rampung.
“Dari hasil audit dan pemeriksaan, diketahui pekerjaan fisik hanya mencapai 57 item pekerjaan. Sebagian besar komponen PLTU tidak pernah terpasang secara utuh,” ujar Direktur Tipikor Bareskrim, Brigjen Cahyono Wibowo.
Menurut Cahyono, proyek dihentikan dengan alasan ketidakmampuan keuangan PLN, namun ditemukan bukti adanya pembayaran kepada konsorsium yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan.
Penyidik menduga modus utama korupsi adalah melalui pengaturan pemenang tender, pengalihan pekerjaan ke perusahaan lain, dan pemberian imbalan tertentu antar pihak.
“Artinya, ada permufakatan dalam rangka memenangkan pelaksanaan pekerjaan. Setelah kontrak ditandatangani, muncul pengaturan-pengaturan lanjutan sehingga terjadi keterlambatan dan kerugian negara,” jelas Cahyono.
Selain itu, PT Praba Indopersada sebagai pelaksana proyek disebut tidak memiliki kapasitas teknis maupun finansial untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini memperparah kondisi proyek hingga akhirnya berhenti sepenuhnya.
Polri kini juga menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus ini. Penyidik mencurigai sebagian dana proyek telah dialihkan ke pihak tertentu melalui transaksi tidak wajar.
“Kami sedang mendalami aliran dana ke berbagai rekening dan perusahaan yang terafiliasi dengan para tersangka,” kata Toto.
Bareskrim menyatakan akan berkoordinasi dengan PPATK dan Kejaksaan Agung untuk menelusuri aset-aset hasil tindak pidana.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan proyek strategis nasional yang seharusnya mendukung kemandirian energi di Kalimantan Barat. Sejumlah lembaga antikorupsi meminta Polri untuk transparan dan menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya.
Sementara itu, Kementerian BUMN menyatakan akan mendukung proses hukum dan melakukan audit internal terhadap proyek serupa agar kejadian serupa tidak terulang.
Kasus korupsi ini menambah daftar panjang proyek energi yang gagal karena penyimpangan anggaran. Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Arif Hidayat, kasus PLTU Kalbar menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dalam proyek pengadaan.
“Kalau proyek mangkrak sejak 2008 dan baru diusut 17 tahun kemudian, ini sinyal bahwa kontrol pengawasan internal BUMN dan lembaga negara masih lemah,” ujar Arif.
Ia menilai penyelesaian kasus ini penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan proyek energi nasional.
Bareskrim Polri menegaskan penyidikan kasus korupsi PLTU Kalbar akan terus dilanjutkan hingga tuntas. Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
“Kami berkomitmen menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan,” tegas Brigjen Toto.
Leave a Reply