JOSS.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan peluncuran Kartu Usaha Afirmatif, sebuah program nasional yang dirancang untuk memperkuat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan resmi berjalan pada tahun 2026 dan menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk mencapai kemiskinan ekstrem nol persen.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Kartu Usaha Afirmatif sebagai langkah konkret pemerintah dalam mendorong masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi. Program ini juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial.
“Kami diberi tanggung jawab untuk mengelola Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Namun keberhasilan program ini membutuhkan dukungan kementerian lain agar lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Bappenas, Jakarta, belum lama ini.
Kartu Usaha Afirmatif merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, bukan sekadar bantuan langsung tunai.
Melalui kartu ini, pelaku UMKM akan mendapat akses ke berbagai fasilitas pendukung seperti ; Modal usaha dengan bunga rendah; Pelatihan manajemen bisnis; Pendampingan digitalisasi usaha; Akses pasar melalui platform daring; dan Program kemitraan dengan lembaga keuangan dan swasta.
Program ini menyasar pelaku usaha mikro yang selama ini belum terjangkau oleh lembaga pembiayaan formal dan membutuhkan dukungan dalam mengembangkan kapasitas bisnis.
Menurut Gus Ipul, pemberdayaan melalui Kartu Usaha Afirmatif lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan sosial jangka pendek.
“Bantuan sosial hanya bersifat sementara. Tetapi melalui Kartu Usaha Afirmatif, masyarakat akan mendapatkan manfaat jangka panjang karena didorong untuk mandiri,” tegasnya.
Kementerian Sosial menilai, penguatan UMKM menjadi kunci dalam menurunkan angka kemiskinan. Dengan peningkatan produktivitas usaha, diharapkan masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang stabil dan berkelanjutan.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya mencapai target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.
Melalui kolaborasi lintas kementerian — termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, dan Bappenas — pemerintah berupaya memastikan setiap pelaku usaha kecil mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh.
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting. Tanpa dukungan lembaga lain, pemberdayaan tidak akan maksimal,” tambah Gus Ipul.
Meski memiliki potensi besar, pelaksanaan Kartu Usaha Afirmatif tidak lepas dari tantangan. Pemerintah perlu memastikan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel agar program tepat sasaran.
Beberapa tantangan utama yang diantisipasi antara lain; Pendataan penerima manfaat agar tidak tumpang tindih dengan program sosial lain; Peningkatan literasi digital dan keuangan bagi pelaku UMKM di daerah; Keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar); dan Koordinasi lintas lembaga untuk mempercepat distribusi dan pelatihan.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana membentuk Tim Nasional Pemberdayaan UMKM Afirmatif, yang akan mengawal pelaksanaan program sejak tahap uji coba hingga peluncuran resmi.
Kementerian Sosial memperkirakan, jika Kartu Usaha Afirmatif berjalan sesuai rencana, akan ada dampak langsung terhadap perekonomian nasional, antara lain, Peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan rentan; Bertambahnya lapangan kerja baru di sektor mikro dan kecil; Peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB nasional; dan Pengurangan beban negara terhadap belanja bansos jangka panjang.
Langkah ini juga sejalan dengan agenda Transformasi Ekonomi Nasional yang dicanangkan Bappenas untuk periode 2025–2029, di mana penguatan UMKM menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi inklusif.
Hingga awal Oktober 2025, pemerintah masih menyusun mekanisme distribusi dan regulasi teknis pelaksanaan Kartu Usaha Afirmatif.
Uji coba program akan dilakukan di beberapa daerah prioritas, terutama provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat bagian selatan.
Peluncuran resmi direncanakan pada semester pertama tahun 2026, bersamaan dengan integrasi ke sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Dalam waktu dekat, Kementerian Sosial bersama Kementerian Koperasi dan UKM juga akan mengadakan sosialisasi nasional kepada pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memperkenalkan manfaat program ini.
Gus Ipul berharap masyarakat dan dunia usaha turut berperan dalam mendukung pelaksanaan program ini. Ia menilai, keberhasilan pemberdayaan ekonomi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif pelaku usaha, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis lokal.
“Kartu Usaha Afirmatif bukan sekadar kartu, tetapi simbol perubahan menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Kita ingin UMKM Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi berkembang dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional,” ujar Gus Ipul.
Dengan konsep pemberdayaan jangka panjang, Kartu Usaha Afirmatif diharapkan mampu menjadi tonggak baru transformasi ekonomi inklusif di Indonesia. Jika dijalankan dengan baik, program ini tidak hanya membantu UMKM naik kelas, tetapi juga mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Tanah Air.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program dan kebijakan sosial lainnya, masyarakat dapat mengakses situs resmi Kementerian Sosial RI atau membaca berita terkait di kanal Ekonomi & Sosial kami.
Leave a Reply