JOSS.CO.ID, SEMARANG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Semarang menyatakan penolakan tegas terhadap rencana yang melibatkan guru sebagai pencicip (tester) menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebelum diedarkan ke siswa.
Menurut Ketua PGRI Kota Semarang, Prof. Nur Khoiri, penggunaan guru sebagai tester menu makanan sekolah bisa membawa risiko serius. “Nyawa tidak bisa coba-coba,” ujarnya. Jika terjadi keracunan atau gangguan kesehatan lain, guru akan berada pada posisi rentan meski mereka bukan pihak penyedia makanan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah menjajaki skema agar guru bisa turut memantau kualitas MBG dari tahap pengolahan hingga distribusi.
Rencananya, Disdik akan bekerja sama dengan Satgas MBG serta koordinator SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Skema ini mencakup pemantauan langsung di dapur produksi MBG, pengecekan sebelum distribusi ke sekolah dan usulan penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia makanan
Namun, skema itu kemudian memicu penolakan dari PGRI karena aspek keselamatan guru menjadi sorotan utama.
Prof. Nur Khoiri menjelaskan beberapa poin kritis yaitu risiko kesehatan, mencicipi makanan sebelum disajikan berarti mengambil potensi keracunan makanan. Bila ada kesalahan dalam proses, yang mengalami dampak langsung adalah orang yang mencicipi — dalam hal ini, guru.
Tanggung jawab publik, jika ada masalah, masyarakat cenderung menyalahkan sekolah dan guru, Meski sebenarnya guru bukan penyedia. “Guru hanya menerima dan mendistribusikan,” ujarnya.
Beban Tambahan di Luar Tugas Inti, guru sudah memikul tugas berat mengajar, mendampingi siswa, dan administrasi sekolah. Menambahkan peran tester makanan dianggap beban yang tidak proporsional.
Kasus sebagai alarm, PGRI menyinggung bahwa keracunan makanan di program MBG telah terjadi di beberapa wilayah — konten serupa pernah dilaporkan di Rembang dan kota lain. (Contoh: porsi MBG ditarik di Rembang)
Pernyataan ini memperkuat posisi PGRI bahwa keselamatan guru menjadi prioritas mutlak.
Agar program MBG tetap terlaksana tanpa membahayakan siapa pun, PGRI mengusulkan langkah-langkah pengamanan berikut anatara lain SOP (Prosedur Operasional Standar) sederhana — misalnya inspeksi visual, aroma, tekstur makanan sebelum disajikan, pelibatan komite sekolah dan orang tua dalam tim pengawasan, sertifikasi dan audit pihak independen terhadap dapur penyedia makanan, prosedur pelaporan cepat bila ditemukan indikasi masalah dan sosialisasi dan transparansi menu harian agar publik tahu proses dan bahan makanan
Dengan langkah-langkah tersebut, program MBG tak harus memaksa guru mencicipi makanan demi jaminan mutu.
Berita tentang wacana ini telah diliput oleh media lokal seperti Beritajateng.id, yang menyebut bahwa Dinas Pendidikan Semarang masih mempertimbangkan skema “guru tester MBG” meski mendapat penolakan dari PGRI.
Media nasional juga menyoroti penolakan PGRI Semarang dalam bentuk headline yang kuat dan mengundang klik.
Reaksi publik melalui media sosial beragam: sebagian menyayangkan ide guru jadi tester karena beban bertambah, sebagian berharap pemerintah kota memperbaiki kualitas MBG secara sistemik.
PGRI Kota Semarang menolak keras wacana menjadikan guru sebagai tester menu MBG. Alasan utama adalah keamanan siswa dan guru, serta beban tugas guru yang sudah banyak. Meski begitu, mereka tidak menolak program MBG — melainkan menekankan bahwa pengawasan mutu makanan harus dilakukan lewat prosedur yang aman dan transparan.
Ke depan, pemerintah kota dan dinas pendidikan harus menyesuaikan mekanisme pengawasan program MBG agar efektif tanpa membebani guru. Kolaborasi antara komite sekolah, pihak kesehatan, serta audit independen dapat menjadi solusi agar program makan bergizi berjalan lancar dan aman.
Leave a Reply