JOSS.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran ekonomi di Indonesia semakin memburuk. Ia menilai akar persoalan berasal dari sistem tata kelola yang lemah sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran besar-besaran.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Akad Massal 26.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Bersama Rumah Subsidi Menyala di Bogor, Senin (29/9/2025).
“Sistem ini yang memungkinkan kebocoran yang gila-gilaan, yang luar biasa karena sistem. Karena itu kita harus berani memperbaiki sistem,” kata Prabowo dalam sambutannya.
Prabowo menyebut, sejak awal masa pemerintahannya, perbaikan sistem untuk menutup kebocoran ekonomi sudah dilakukan. Sejumlah langkah yang ditempuh antara lain penghematan anggaran, penguasaan kembali aset negara, serta melanjutkan kebijakan hilirisasi.
Menurutnya, kebijakan tersebut ditujukan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
“Supaya akan dinikmati oleh rakyat kita, supaya ada kesejahteraan yang dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Itu tekad kita, dan saya yakin kita akan sampai ke situ,” ujarnya.
Prabowo optimistis langkah yang dijalankan pemerintah akan memberikan hasil nyata dalam jangka menengah. Ia memperkirakan manfaat kebijakan perbaikan sistem akan terlihat dalam 3 hingga 5 tahun mendatang.
“Saya percaya dan saya yakin dalam 3, 4, 5 tahun mendatang kita akan membuktikan, kita akan membuat sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain,” tegasnya.
Untuk memastikan aset negara tidak kembali disalahgunakan, Prabowo menegaskan pemerintah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri.
Ia menyampaikan, sebagian aset negara berupa tanah dan perkebunan yang dikuasai secara tidak sah telah berhasil diambil alih kembali.
“Dengan TNI, dengan Polri, dengan semua unsur sekarang aset-aset negara kita kuasai kembali. Tanah-tanah yang disalahgunakan kita ambil kembali, perkebunan yang melanggar hukum sudah kita kuasai sebagian, dan akan kita terus kuasai kembali,” kata Prabowo.
Kebijakan hilirisasi yang dilanjutkan pemerintah Prabowo merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, khususnya sektor pertambangan. Kebijakan ini sebelumnya telah dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Hilirisasi diharapkan mampu menekan ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.
Presiden Prabowo menegaskan perbaikan sistem ekonomi menjadi fokus utama pemerintahannya. Ia menilai pembenahan tata kelola negara mutlak diperlukan agar kebocoran ekonomi Indonesia tidak semakin meluas.
Dengan langkah penghematan, hilirisasi, serta penguasaan kembali aset negara bersama TNI dan Polri, Prabowo menargetkan hasil nyata dalam tiga hingga lima tahun mendatang.
Baca Juga: Presiden Prabowo Ingatkan Bahaya Hasutan Usai Kerusuhan Demo
Leave a Reply