JOSS.CO.ID, Jakarta – Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta di berbagai daerah mengalami kehabisan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam beberapa pekan terakhir. Untuk mengantisipasi kelangkaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk menetapkan mekanisme impor BBM satu pintu melalui PT Pertamina (Persero).
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa pemerintah tengah menunggu data detail dari para SPBU swasta sebelum menentukan besaran tambahan impor.
“Berdasarkan konsolidasi sementara, kebutuhan impor mencapai 1,4 juta kiloliter. Data ini masih perlu dirinci per badan usaha agar impor bisa tepat sasaran,” ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Menurut Yuliot, langkah impor lewat satu pintu bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dan kehabisan BBM SPBU Swasta distribusi di lapangan. Pertamina akan menjadi penghubung utama dalam suplai BBM impor, data kebutuhan dari SPBU swasta akan diproses Kementerian ESDM, lalu disalurkan ke Pertamina dan Pertamina memastikan ketersediaan stok di kilang domestik. Jika tidak cukup, impor tambahan segera dilakukan.
“Jangan sampai setelah izin impor diberikan, kebutuhan SPBU swasta masih tidak tercukupi. Itu sebabnya mekanisme satu pintu ini penting,” tegas Yuliot.
Yuliot juga menyebutkan bahwa impor kali ini sebagian besar akan dilakukan dari perusahaan minyak asal Amerika Serikat (AS), seperti ExxonMobil dan Chevron.
“Apapun pengadaannya, tetap akan tercatat sebagai bagian dari trade balance Indonesia–AS,” jelasnya.
Langkah ini juga menjadi bagian dari kesepakatan perdagangan energi antara Indonesia dan AS, yang diharapkan bisa memperkuat cadangan energi nasional.
Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menegaskan bahwa pemerintah memang menugaskan Pertamina untuk menangani impor BBM tambahan.
Namun, hingga kini SPBU swasta belum sepakat penuh terkait mekanisme pembelian dari Pertamina. Salah satu alasannya adalah perbedaan spesifikasi zat aditif pada produk BBM.
“Setiap badan usaha biasanya punya standar aditif berbeda. Kalau spesifikasi BBM secara umum sama, tetapi tambahan aditif itu yang harus diperhatikan,” kata Laode.
Publik sempat khawatir apakah impor BBM ini akan berdampak pada kenaikan harga BBM non-subsidi di SPBU swasta.
Namun, Kementerian ESDM memastikan bahwa harga akan tetap mengikuti mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Jika harga minyak dunia naik, maka harga BBM non-subsidi di dalam negeri bisa menyesuaikan.
Sejauh ini, BBM subsidi Pertalite dan Solar tidak akan terdampak langsung, karena pemerintah masih menanggung beban kompensasi.
Leave a Reply