JOSS.CO.ID – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi lengkap kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Ia menyampaikan seluruh temuan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11/2026) pagi.
Penyidik Polri telah menetapkan empat mantan petinggi kepolisian sebagai tersangka:
- Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP): Mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Presiden (KSP).
- Irjen Pol Ahrie Sonta (AS): Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.
- Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH): Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
- Irjen Pol Slamet Uliandi (SU): Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri.
Tiga tersangka kini mendekam di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, selama masa penyidikan. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah sejak Rabu (11/11/2026) karena tim Pusdokkes Polri mempertimbangkan kondisi kesehatannya.
Misteri Keterlibatan Brigjen TK
Dalam rapat terbuka tersebut, Kapolri Suyudi mengungkap keterlibatan perwira tinggi aktif berinisial Brigjen TK. Penyidik memeriksa Brigjen TK karena ia diduga menjalankan perintah langsung dari Irjen Ahrie Sonta untuk melakukan pengawasan (surveillance).
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Edison Isir membenarkan bahwa sosok TK merupakan jenderal bintang satu yang masih aktif bertugas. Meski belum menyebut nama lengkapnya, Johnny memastikan Divisi Propam Polri sedang memproses Brigjen TK terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny melalui keterangannya.
Alur Perintah dan Peran Para Tersangka
Aksi penyadapan ilegal sepanjang 2025 hingga 2026 ini berjalan tanpa surat permohonan penyidik maupun laporan polisi. Pelaku menyampaikan instruksi secara lisan serta melalui grup WhatsApp. Berikut alur operasi dan peran masing-masing tersangka:
- Pemberi Perintah dan Pengguna Akhir: Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginisiasi perintah penyadapan sekaligus menentukan target operasi. Ia juga menjadi penerima akhir hasil sadapan. “Menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” tutur Suyudi.
- Penghubung dan Penasihat: Irjen Slamet Uliandi (Kadiv TIK periode 2021–Oktober 2026) bertindak sebagai dewan penasihat Monitoring Center Polri. Ia menyetujui serta meneruskan laporan analisis harian kepada Listyo. “Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU,” ujar Suyudi.
- Eksekutor Lapangan: Slamet meneruskan perintah tersebut kepada Plt Kabagmon Bareskrim periode Desember 2024–Oktober 2025 (Irjen Eko Hadi Santoso) dan periode Oktober 2025–Oktober 2026 (Irjen Ahrie Sonta).
- Proses Teknis Penyadapan: Tim Supporting Unit (TSU) memasukkan nomor target ke sistem LIMS tanpa verifikasi perkara pidana. Mereka menyadap target memakai perangkat PenLink’s X (PLX), lalu mengubah rekaman suara menjadi transkrip tertulis. “Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP,” jelasnya.
Terbongkar Akibat Perintah Hapus Grup WhatsApp
Skandal ini terkuak pada Oktober 2026 saat Irjen Ahrie Sonta memerintahkan pembubaran grup WhatsApp koordinasi penyadapan. Ahrie juga menginstruksikan anak buahnya menghapus seluruh jejak digital.
“Serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan Penlinks X atau PLX,” tutur Suyudi.
Langkah penghapusan bukti tersebut memicu kecurigaan personel bagian monitoring. Mereka pun segera melaporkan kejadian janggal ini ke SPKT Bareskrim Polri.
Daftar Korban Penyadapan Meluas hingga Aktivis
Hasil penyidikan membuktikan bahwa pelaku tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto. Target operasi mereka ternyata meluas ke berbagai lembaga negara dan masyarakat sipil.
“Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga,” kata Suyudi di Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
“Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa,” tambah dia.
Suyudi menegaskan bahwa kemunculan nama-nama tersebut dalam berkas penyidikan bukan berarti para korban terlibat tindak pidana. “Tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” jelas dia.
Penggeledahan, Perlindungan Saksi, dan Dugaan Makar
Bareskrim Polri telah mengambil sejumlah langkah hukum untuk mengusut tuntas kasus ini:
- Penangkapan dan Penggeledahan: Penyidik menangkap Jenderal Listyo pada 4 November 2026. Sehari berselang, tim menggeledah kediaman Listyo dan menyita 15 ponsel, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit PC/laptop, 1 modem, serta log data penyadapan. “Pada 5 November 2026, dilakukan ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penggeledahan kediaman Jenderal LSP, serta gelar penetapan tersangka SU,” ujarnya.
- Perlindungan LPSK: Pada 6 November 2026, Polri meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melindungi enam personel Monitoring Center yang menjadi saksi kunci. “Tanggal 6 November 2026, dilakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK serta pemeriksaan terhadap 6 saksi personel Bagian Monitoring,” jelasnya.
- Penyelidikan Dugaan Makar: Komisi III DPR mendesak Polri mengungkap dalang utama serta motif penyadapan ini. Merespons hal tersebut, Polri menerbitkan Laporan Polisi (LP) baru terkait dugaan makar. “Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau bersama atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” jelasnya.
Meski demikian, Suyudi mengingatkan bahwa penyidik memerlukan pendalaman ekstra untuk membuktikan pasal makar. “Temuan dalam tindak pidana penyadapan, ilegal akses dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” tegasnya.
Leave a Reply