14.724 Kasus Penipuan Digital Terjadi di DIY hingga Oktober 2026, Sleman Terbanyak

Laporan penipuan digital di DIY menembus 14.724 kasus hingga Oktober 2026, dengan Kabupaten Sleman menempati urutan teratas. Simak rincian modus dan cara lapornya.
Kepala OJK DIY Eko Yunianto dalam Rapat Koordinasi dan Penguatan Peran Satgas PASTI Daerah DIY Semester II Tahun 2026, Kamis (12/11/2026). (Istimewa OJK DIY)
JOGJA, JOSS.CO.ID – Kasus penipuan digital di DIY menembus angka 14.724 laporan hingga 31 Oktober 2026. Berdasarkan catatan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), Kabupaten Sleman menempati posisi pertama dengan jumlah aduan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Secara nasional, IASC menghimpun total 741.545 laporan penipuan atau scam pada periode yang sama. Dari penanganan kasus tersebut, otoritas berhasil memblokir dana senilai Rp970,3 miliar. Selain itu, pihak berwenang juga mengembalikan dana sebesar Rp210,75 miliar kepada para korban.

Sebaran Kasus Penipuan per Wilayah di DIY

Data IASC menunjukkan distribusi laporan penipuan yang tersebar di lima kabupaten dan kota di DIY. Berikut ini adalah rincian jumlah laporan dari wilayah tertinggi hingga terendah:
  • Kabupaten Sleman: 6.008 laporan
  • Kabupaten Bantul: 3.433 laporan
  • Kota Jogja: 3.314 laporan
  • Kabupaten Gunungkidul: 1.061 laporan
  • Kabupaten Kulonprogo: 908 laporan

Modus Penipuan Paling Dominan

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY sekaligus Ketua Satgas PASTI DIY, Eko Yunianto, menjelaskan bahwa penipuan transaksi belanja online mendominasi laporan warga.
Selanjutnya, berikut adalah lima modus kejahatan digital paling sering muncul di DIY:
  1. Penipuan transaksi belanja online: 2.763 laporan
  2. Penipuan melalui fake call: 1.546 laporan
  3. Penipuan investasi: 658 laporan
  4. Penipuan penawaran kerja: 656 laporan
  5. Penipuan melalui media sosial: 551 laporan

Imbauan Keamanan dan Kanal Pengaduan

Menyikapi tingginya angka kasus tersebut, Eko mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan. Oleh karena itu, warga harus menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak memberikan kode OTP kepada siapa pun. Masyarakat juga wajib memastikan setiap layanan keuangan memiliki izin resmi dan pengawasan dari OJK.
“Apabila menemukan atau menjadi korban aktivitas keuangan ilegal, masyarakat dapat segera melaporkan melalui kanal resmi OJK pada website.sipasti.ojk.go.id,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (14/11/2026).

Penguatan Sinergi Satgas PASTI

Di sisi lain, Eko menilai kolaborasi seluruh anggota Satgas PASTI menjadi faktor penting dalam menghadapi kejahatan keuangan digital. Perubahan modus kejahatan yang cepat menuntut anggota satuan tugas untuk memperkuat sinergi. Dengan demikian, proses koordinasi, pencegahan, dan penanganan kasus bisa berjalan lebih efektif.
“Kolaborasi yang kuat antar instansi menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal yang terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah selaku Koordinator OJK Daerah Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Hidayat Prabowo, turut menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor. Ia memastikan bahwa Satgas PASTI harus terus menjadi garda terdepan dalam membangun kewaspadaan masyarakat. Pada akhirnya, koordinasi antarlembaga yang efektif akan memperkuat upaya pencegahan scam.
“Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita optimistis dapat mewujudkan ekosistem keuangan digital yang aman, terpercaya, dan memberikan pelindungan optimal bagi masyarakat,” paparnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*