JOSS.CO.ID – Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia juga telah menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Projo, Budi Arie, mengonfirmasi kabar mundurnya Gibran pada Rabu (11/11/2026). Ia membenarkan langkah yang diambil oleh Gibran tersebut.
“Pokoknya benar,” ujar Budi Arie.
Tahapan Konstitusional Setelah Wapres Mundur
UUD 1945 mengatur secara jelas tahapan yang harus berjalan ketika seorang Wakil Presiden mengundurkan diri. Mekanisme ini berbeda dengan proses pemakzulan atau pemberhentian jabatan secara paksa.
Berikut adalah urutan tahapan konstitusional setelah kursi Wakil Presiden kosong:
- MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru selambat-lambatnya 60 hari (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 ayat 1 UU MD3).
- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan syaratnya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna (Pasal 46 ayat 2 UU MD3).
- Kedua calon wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di depan sidang paripurna MPR sebelum proses pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3).
- MPR memilih satu dari dua calon yang usulan Presiden tersebut (Pasal 46 ayat 3 UU MD3).
- Calon yang meraih suara terbanyak sah menjadi Wakil Presiden terpilih (Pasal 46 ayat 5 UU MD3).
- Jika perolehan suara imbang, MPR mengulang proses pemilihan satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3).
- Apabila hasil pemilihan ulang masih tetap imbang, Presiden berhak menentukan salah satu calon (Pasal 46 ayat 7 UU MD3).
- MPR melantik Wakil Presiden terpilih sebagai tahap akhir (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).
Penjelasan Menko Kumham Imipas
Menko Kumham dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra, turut memaparkan prosedur konstitusional ini.Menurutnya, MPR akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk memberitahukan adanya kekosongan jabatan.
“Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).
Yusril menambahkan bahwa MPR akan meminta Presiden Prabowo menyodorkan dua nama calon pengganti beserta berkas persyaratannya.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” ujar Yusril.
MPR akan menggelar sidang pemilihan dalam kurun waktu maksimal 60 hari setelah menerima surat resmi dari Presiden.
“MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu,” pungkasnya.
Leave a Reply