JOSS.CO.ID, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat, sebanyak 939.038 pekerja mengalami PHK massal akibat kebijakan relaksasi impor dan maraknya praktik impor ilegal. Angka ini merujuk pada periode Agustus 2024 hingga Februari 2025, berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Sebanyak 939.038 orang harus kehilangan pekerjaan karena dampak dari impor ilegal dan relaksasi impor,” ungkap Presiden KSPN, Ristadi, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (8/8/2025).
Ristadi menjelaskan, dalam periode yang sama, penyerapan tenaga kerja hanya bertambah sekitar 523.383 orang. Artinya, terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja bersih sebanyak 415.655 orang. Krisis industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki menjadi penyumbang tertinggi pemutusan hubungan kerja.
“Untungnya, pada kuartal II 2025, industri tumbuh 5,68%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,12%. Ini membuat laju PHK mulai melandai karena penurunan utilitas produksi tak seburuk sebelumnya dan ada investasi baru yang mulai masuk,” kata Ristadi.
Meski tren PHK mulai melambat, Ristadi memperingatkan bahwa ancaman PHK massal 2025 masih besar jika banjir produk impor murah terus berlangsung. Ia juga menyoroti lemahnya konsumsi domestik dan rendahnya belanja pemerintah terhadap produk-produk dalam negeri.
Ristadi menyampaikan tiga poin tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Revisi Permendag 8/2024 harus segera dilaksanakan dengan pengendalian dan pengetatan impor yang lebih ketat. Pemerintah juga perlu menutup celah kecurangan yang sering dimanfaatkan importir nakal.
2. Menindak tegas jaringan pelaku impor ilegal untuk melindungi industri nasional.
3. Mendorong peningkatan belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok industri dari hulu ke hilir dan menggenjot pertumbuhan ekonomi.
“Kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah. Jika ditingkatkan, dampaknya akan signifikan terhadap industri nasional,” tegas Ristadi.
Sebelumnya, pada 1 Juni 2025, serikat pekerja Indonesia dari KSPN menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Aksi ini menuntut pemberantasan impor ilegal dan peninjauan ulang Permendag 8/2024.
Puluhan ribu buruh turun ke jalan menyuarakan nasib mereka yang kehilangan pekerjaan dan semakin terancam akibat menumpuknya stok produksi serta merosotnya pesanan.
Leave a Reply