JOSS.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memberikan gaji yang layak bagi guru dan dosen. Persoalan ini sudah lama menjadi perhatian publik, bahkan sering menjadi topik panas di media sosial.
“Banyak yang mengatakan, menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya tidak besar,” ujar Sri Mulyani saat Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Kamis (7/8/2025).
Beban APBN atau Partisipasi Masyarakat?
Sri Mulyani menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah perlu mempertimbangkan sumber pembiayaan. Pertanyaannya, apakah kesejahteraan guru dan dosen sepenuhnya harus dibebankan pada APBN, atau ada ruang bagi partisipasi masyarakat?
“Ini tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus dari keuangan negara, atau ada partisipasi dari masyarakat?” kata Sri Mulyani. Namun, ia belum memaparkan detail bentuk partisipasi yang dimaksud.
Gaji Dosen Indonesia Tertinggal di ASEAN
Data Tim Jurnalisme Data Harian Kompas mencatat, rata-rata gaji pokok dosen perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia hanya sekitar 1,3 kali upah minimum provinsi (UMP), atau setara 143 kilogram beras.
Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara ASEAN lain. Misalnya, dosen perguruan tinggi publik di Kamboja mendapat gaji 6,6 kali UMP, Thailand 4,1 kali, Vietnam 3,42 kali, Malaysia 3,41 kali, dan Singapura 1,48 kali.
Selain gaji yang rendah, beban kerja dosen di Indonesia juga tergolong berat. Survei pada April 2025 terhadap 36 dosen di 23 provinsi menunjukkan rata-rata jam kerja mencapai 69,64 jam per minggu sepanjang 2024.
Leave a Reply