JOSS.CO.ID, Klaten – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih pada Senin (21/7/2025) di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Momen tersebut disiarkan langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi meluncurkan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih,” ucapnya saat peresmian.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa koperasi adalah sarana penguatan ekonomi rakyat, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah. Ia mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi yang kuat ketika bersatu. Semangat inilah yang mencerminkan filosofi gotong royong dalam membangun ekonomi berbasis kerakyatan.
“Koperasi adalah mekanisme untuk menyatukan kekuatan ekonomi kecil menjadi kekuatan besar. Ini adalah jalan dari ekonomi lemah menuju ekonomi kuat,” tegasnya.
Peluncuran Kopdes Merah Putih ini bertujuan memperpendek jalur distribusi logistik masyarakat serta menyediakan akses kebutuhan dasar yang lebih mudah, seperti gerai sembako, simpan pinjam, hingga fasilitas pendingin ikan untuk nelayan.
Presiden juga mengingatkan seluruh pengurus koperasi untuk menjalankan amanah secara profesional dan penuh tanggung jawab.
Inisiatif ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan, yang mulai berlaku sejak 27 Maret 2025. Kegiatan peluncuran juga digelar serentak secara daring di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Hingga kini, sudah terbentuk 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih di seluruh Indonesia, dengan 80.081 koperasi telah berbadan hukum. Sebagai bagian dari program strategis ini, pemerintah juga menyiapkan 108 koperasi percontohan yang dapat mengakses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai 22 Juli 2025.
Dengan pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong royong, Kopdes Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, serta melindungi masyarakat dari jerat pinjaman online ilegal dan rentenir.
Program ini melibatkan 13 kementerian, dua lembaga negara, serta dukungan pemerintah daerah mulai dari gubernur hingga kepala desa, sebagai bentuk nyata pemberdayaan desa dan pemerataan pembangunan ekonomi.
Leave a Reply