JOSS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL) tetap dijalankan mulai 2026.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan ODOL di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
“Secara umum pelaksanaan Zero ODOL masih on the track,” ujar AHY kepada media.
Menurut AHY, pemerintah secara rutin menggelar rapat koordinasi—baik terbuka maupun tertutup—untuk mengawal pelaksanaan Zero ODOL 2026. Dalam pertemuan tersebut, ada tiga isu utama yang menjadi sorotan: praktik pungutan liar (pungli), kesejahteraan sopir truk, dan deregulasi transportasi logistik.
AHY menyoroti praktik pungli logistik sebagai beban besar bagi pengusaha dan sopir. Banyak dari mereka akhirnya membawa muatan berlebih untuk menutupi biaya ilegal tersebut.
“Setiap truk bisa menghabiskan Rp100–150 juta per tahun hanya untuk pungli. Ini yang membuat biaya logistik mahal,” jelasnya.
Pemerintah berkomitmen memberantas praktik pungli tanpa pandang bulu dengan melibatkan Kejaksaan Agung, KPK, BPKP, dan Polri. Menurut AHY, upaya pencegahan tetap diutamakan, namun penegakan hukum akan tetap dilakukan jika diperlukan.
Isu kedua yang juga disorot adalah kesejahteraan sopir truk. AHY menyebut bahwa banyak sopir terpaksa mengemudikan truk obesitas karena tekanan pekerjaan dan minimnya pilihan.
“Upah, jaminan kesehatan, dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pengemudi harus ditingkatkan. Kita libatkan Kementerian Ketenagakerjaan agar hak-hak mereka dijamin,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah juga akan mendorong sinkronisasi dan deregulasi aturan di sektor transportasi dan logistik agar pelaksanaan Zero ODOL berjalan efektif.
“Kita harus sederhanakan regulasi dan hilangkan ambiguitas agar implementasi di lapangan jelas dan terarah,” tambah AHY.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa ada kemungkinan implementasi Zero ODOL mundur akibat kebutuhan waktu tambahan untuk sosialisasi dan pemasangan alat pemantau truk oleh Polri. Meski begitu, ia berharap penundaan tidak berlangsung lama.
“Kalau mundur, tidak sampai 2027. Semakin lama ditunda, risiko kecelakaan akibat ODOL semakin tinggi,” tegas Dudy.
Menanggapi kekhawatiran bahwa kebijakan Zero ODOL dapat memicu inflasi, Dudy mengaku hal itu menjadi ranah lintas kementerian, khususnya antara Kemenhub dan Korlantas.
Leave a Reply