JOSS.CO.ID, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa PT Investindo Public Optima tidak memiliki izin operasional maupun persetujuan penggunaan logo OJK dalam bentuk apapun, termasuk pada pamflet, iklan, atau media komunikasi terkait penawaran jasa konsultasi IPO (Initial Public Offering).
Pernyataan ini disampaikan oleh Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, pada Sabtu (5/7/2025). Ia menekankan bahwa penggunaan nama dan/atau logo OJK tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum.
“Penggunaan logo OJK secara sepihak oleh PT Investindo Public Optima adalah tindakan ilegal dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ismail dalam keterangan tertulis.
OJK merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan di pasar modal guna memastikan transparansi, keteraturan, dan perlindungan konsumen.
OJK juga mengimbau masyarakat, pelaku usaha, dan calon emiten agar waspada terhadap tawaran jasa dari pihak yang tidak terdaftar atau tidak berizin. “Pastikan hanya menggunakan layanan dari lembaga yang terdaftar di OJK dan dapat dicek langsung melalui situs resmi www.ojk.go.id,” tambahnya.
Apabila menemukan penawaran mencurigakan, masyarakat diminta segera melapor ke kanal pengaduan OJK atau aparat penegak hukum. OJK siap menindak tegas pelanggaran yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal.
Selain itu, OJK menegaskan bahwa seluruh proses perizinan, pengesahan, dan penelaahan korporasi tidak dipungut biaya tambahan selain yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2024 mengenai rencana kerja dan anggaran OJK serta tarif pungutan resmi di sektor jasa keuangan.
Leave a Reply