
JOSS.CO.ID, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan pentingnya percepatan digitalisasi manajemen ASN guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akurasi pengambilan keputusan dalam pengelolaan aparatur sipil negara.
“Kami ingin membangun layanan digital yang terpadu, agar ASN dan instansi pemerintah lebih mudah mengakses layanan dari Kementerian PANRB, BKN, maupun LAN,” kata Rini dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Pernyataan itu disampaikan saat Rini memimpin rapat koordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kamis (10/7), yang membahas penguatan sistem digital ASN sebagai bagian dari agenda strategis transformasi birokrasi sesuai amanat Undang-Undang ASN.
Transformasi ini akan dilakukan melalui Platform Digital Manajemen ASN, yang mengintegrasikan seluruh layanan kepegawaian secara nasional. Platform ini dirancang berbasis identitas digital dan mencakup seluruh data ASN, melayani dua skema utama: G2E (Government to Employee) dan G2G (Government to Government).
“Platform ini akan dikelola secara kolaboratif, bukan hanya milik PANRB, tapi sebagai sistem nasional yang menyatukan berbagai data dan layanan dari instansi terkait,” jelas Rini.
Ia menegaskan bahwa data tetap dikelola oleh masing-masing pemilik data, namun interoperabilitas akan diperkuat untuk penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas layanan.
Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh serta Kepala LAN Muhammad Taufiq turut menyatakan dukungan terhadap percepatan digitalisasi tersebut. Zudan mengungkapkan bahwa sistem Sibangkom yang dimiliki BKN akan dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung integrasi layanan yang berorientasi pada kebutuhan pengguna.
“Kami siap mengembangkan sistem yang tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung secara menyeluruh agar pelayanan terhadap ASN menjadi lebih mudah dan cepat,” ujar Zudan.
Kata kunci SEO: digitalisasi ASN, platform manajemen ASN, transformasi birokrasi, layanan ASN digital, interoperabilitas sistem pemerintah

Leave a Reply