JOSS.CO.ID, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa sepanjang 2005 hingga 2024, negara mengalami kerugian negara senilai Rp 5,52 triliun. Namun hingga kini, baru sekitar Rp 1,99 triliun atau 36,11 persen yang berhasil dikembalikan ke kas negara.
Plt Sekretaris Jenderal BPK RI, Bahtiar Arif, menjelaskan bahwa selain pelunasan tersebut, terdapat kerugian yang masih dalam proses penyelesaian. Rinciannya meliputi angsuran Rp 1,59 triliun, penghapusan sebesar Rp 0,05 triliun, dan sisanya Rp 1,89 triliun masih dalam tahap penyelesaian lainnya.
“Secara total, masih ada Rp 3,53 triliun kerugian negara yang belum terselesaikan,” kata Bahtiar dalam rapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Selain itu, Bahtiar juga menyampaikan perkembangan rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti sepanjang 2005–2024. Dari total 755.892 rekomendasi senilai Rp 341,13 triliun, baru 78,8% atau 596.291 rekomendasi yang berhasil diselesaikan senilai Rp 178,77 triliun.
Sementara itu, ada 121.417 rekomendasi (16,1%) senilai Rp 121,96 triliun yang belum sesuai. Lalu sebanyak 30.733 rekomendasi (4,1%) belum ditindaklanjuti dengan nilai Rp 15,24 triliun. Sedangkan 7.451 rekomendasi (1%) dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan nilai Rp 25,16 triliun.
Dengan demikian, total aset negara belum disetor ke kas negara mencapai Rp 162,36 triliun, mencakup tingkat nasional, daerah, hingga perusahaan negara.
“Sebagian masih dalam proses. Namun ada juga hasil audit keuangan negara terbaru yang belum ditindaklanjuti serta beberapa rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti,” tegas Bahtiar.
Leave a Reply