Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Dijerat UU Tipikor, Begini Penjelasannya

JOSS.CO.ID — Pernyataan mengejutkan datang dari ahli hukum Chandra Hamzah dalam sidang uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menyebut bahwa bahkan penjual pecel lele di trotoar berpotensi dijerat dengan UU Tipikor, jika pasal-pasal tersebut ditafsirkan secara ketat.

Menurut Chandra, kedua pasal dalam UU Tipikor tersebut terlalu luas dan multitafsir karena tidak memiliki batasan yang jelas. Hal ini bisa menjadi masalah serius dalam praktik hukum.

“Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, maka penjual pecel lele di trotoar juga dapat dikenakan sanksi tersebut,” kata Chandra Hamzah, dikutip dari laman resmi MK, Rabu (18/6).

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor berbunyi:
“setiap orang” yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana.

Chandra menjelaskan bahwa berjualan di trotoar termasuk perbuatan melawan hukum karena trotoar merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Jika digunakan untuk berdagang, maka pelaku dianggap merusak fasilitas negara dan berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara.

“Penjual pecel lele adalah bisa dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi. Ada perbuatan, memperkaya diri sendiri, ada melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara,” ungkapnya.

Chandra, yang merupakan mantan Wakil Ketua KPK periode 2007–2009, menyoroti penggunaan frasa “setiap orang” dalam Pasal 3 UU Tipikor. Ia menilai bahwa rumusan tersebut berpotensi menyimpang dari esensi korupsi yang seharusnya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, bukan sekadar pelanggaran hukum biasa.

Oleh karena itu, Chandra mengusulkan:

• Pasal 2 ayat (1) dihapus karena melanggar asas lex certa (kejelasan hukum) dan lex stricta (tidak boleh menafsirkan hukum pidana secara analogi).
• Frasa “setiap orang” dalam Pasal 3 diganti menjadi “pegawai negeri” atau “penyelenggara negara” agar sesuai dengan Article 19 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
• Frasa “yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” dihapus karena dinilai terlalu luas dan berpotensi multitafsir.

Dalam sidang uji materi tersebut, hadir pula Amien Sunaryadi, mantan Wakil Ketua KPK periode 2003–2007, yang memberikan pandangan sebagai ahli keuangan.

Amien menyebutkan bahwa hasil survei menunjukkan suap merupakan bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. Namun, penegakan hukum justru lebih sering fokus pada kasus yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Cara kerja aparat penegak hukum dan juga pemeriksa keuangan tidak akan menjadikan Indonesia bebas dari korupsi. Korupsi yang paling banyak adalah suap, tapi yang dikejar-kejar justru yang merugikan keuangan negara,” ujar Amien.