‎Pemerintah Tertibkan OTA Asing, Wajibkan Bentuk Badan Usaha Tetap di Indonesia

Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa. (Foto: istimewa)

JOSS.CO.ID, Jakarta – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengambil langkah serius dalam mengatur pemasaran layanan wisata di platform digital pariwisata, khususnya oleh Online Travel Agent (OTA) asing yang belum memiliki badan usaha tetap di Indonesia.
‎
‎Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menyampaikan bahwa praktik pemasaran akomodasi tanpa izin oleh sejumlah OTA asing mulai meresahkan. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya menertibkan kegiatan ini melalui regulasi dan kerja sama lintas kementerian.
‎
‎“Fokus kami adalah menciptakan persaingan usaha yang adil dan memastikan semua pelaku bisnis wisata, baik lokal maupun asing, mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia,” kata Ni Luh dalam konferensi pers, Senin (23/6/2025).
‎
‎Kemenparekraf menggandeng BKPM untuk mengatur proses perizinan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Selain itu, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital juga dilibatkan dalam pengawasan aktivitas perdagangan elektronik dan sistem digital.
‎
‎Pemerintah akan mengadakan forum diskusi dengan pelaku usaha guna menyosialisasikan aturan baru sebelum tindakan tegas dilakukan. Evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha menjadi prioritas, termasuk potensi pemblokiran akses OTA asing di Indonesia jika tidak mematuhi ketentuan.
‎
‎Sesuai Permendag No. 31 Tahun 2023, setiap OTA asing yang ingin beroperasi di Indonesia wajib membuka kantor perwakilan dan memenuhi regulasi perizinan. Tak hanya itu, mereka juga harus memiliki izin usaha pariwisata berupa lisensi biro perjalanan, seperti diatur dalam Permenparekraf No. 4 Tahun 2021.
‎
‎“Langkah ini penting untuk memastikan perlindungan konsumen wisata, pembinaan terhadap pelaku usaha lokal, serta penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi,” tambah Ni Luh.
‎
‎Terkait kasus OTA ilegal di Bali, Kemenparekraf telah melakukan pemetaan dan verifikasi usaha akomodasi bersama pemerintah daerah. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*