Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Semarang Majapahit, Farah Diana, menegaskan bahwa tidak semua pekerja otomatis berhak mendapatkan bantuan ini. Penerima BSU harus memenuhi sejumlah syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan revisi dari Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.
“Sesuai regulasi, subsidi gaji tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, serta anggota Polri,” jelas Farah dalam keterangannya.
Ia menyebutkan, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid serta peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025 yang berhak mendapatkan subsidi ini.
Selain itu, ada batas maksimal upah yang diterima, yaitu sebesar Rp3.500.000 per bulan. Pemerintah juga memprioritaskan BSU bagi pekerja yang tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Pekerja yang masih tercatat menerima bantuan sosial lain pada tahun anggaran berjalan tidak menjadi prioritas dalam penyaluran BSU,” tambah Farah.
Ia menekankan bahwa tujuan utama program ini adalah menjaga daya beli pekerja dan buruh, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan konsumsi rumah tangga.
Leave a Reply