JOSS.CO.ID, Cibubur – Pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah layak huni setiap tahun sebagai bagian dari upaya mengatasi backlog perumahan. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menyatakan bahwa fokus utama program saat ini adalah renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).
“Gerakan kami tahun ini memang tidak terlalu besar, tapi kami bisa menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan target renovasi rumah tahun ini,” ungkap Fahri dalam acara di Taman Sriwedari, Cibubur, Minggu (1/6).
Fahri menyebutkan, target renovasi tahun ini menyasar sekitar 10% dari total RTLH yang berjumlah 2,6 juta unit. Program renovasi rumah ini dijalankan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan alokasi anggaran Rp850 miliar untuk memperbaiki 38.504 rumah. Artinya, setiap rumah akan menerima bantuan senilai Rp22 juta.
Fahri juga mengusulkan efisiensi melalui Koperasi Merah Putih. Koperasi ini diharapkan menjadi pusat distribusi komponen konstruksi seperti semen dan baja demi memangkas biaya pembangunan. “Kalau distribusi bisa dipotong, atap rumah tipe 40 bisa direnovasi hanya dengan Rp1,5 juta,” jelasnya. Ia optimistis, langkah ini bisa mengurangi rumah dengan atap bocor secara signifikan.
Dari total bantuan renovasi, sekitar Rp17,5 juta dialokasikan khusus untuk komponen konstruksi. Fahri pun mendorong BUMN konstruksi agar mulai memetakan permintaan material bangunan sebagai langkah strategis menghadapi lonjakan kebutuhan perumahan.
Sementara itu, program pembangunan rumah dalam skala besar akan lebih difokuskan tahun depan, karena APBN 2025 akan disusun berdasarkan visi pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Di sisi lain, tantangan kepemilikan rumah di kalangan masyarakat kelas menengah masih tinggi. Survei Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan bahwa 83,7% responden dari kelas menengah tidak berencana membeli rumah dalam lima tahun ke depan. Harga properti yang tinggi menjadi kendala utama. Bahkan, 1 dari 2 responden yang tetap ingin membeli rumah mengaku harus memiliki penghasilan tambahan untuk merealisasikannya.
KIC juga mencatat bahwa sebagian besar kelas menengah memilih menabung untuk dana darurat dibandingkan untuk membeli rumah.
Sementara itu, BP Tapera mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang mengkaji ulang harga rumah subsidi. Revisi ini bertujuan agar pengembang tetap berminat membangun, khususnya rumah susun (rusun) bersubsidi. Saat ini, harga rusun diatur dalam Keputusan Menteri PUPR No. 995 Tahun 2021. Contohnya, harga rusun di Jakarta berkisar Rp9,16 juta per meter persegi atau sekitar Rp329 juta per unit. Namun, menurut Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, harga ideal saat ini seharusnya mencapai Rp12 juta per meter persegi.
Leave a Reply