Wakil MPR: Transformasi Digital Harus Dibarengi Regulasi dan Penguatan SDM Penyiaran

‎JOSS.CO.ID, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya pembenahan regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menjaga keberlanjutan industri media penyiaran di tengah pesatnya pertumbuhan media digital.

‎“Perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kebijakan yang adaptif agar ekosistem penyiaran tetap berkelanjutan,” ujar Lestari saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

‎Ia menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sangat mendesak dilakukan. Hal ini sejalan dengan dinamika industri media yang terus mengalami perubahan signifikan, terutama sejak maraknya media digital.

‎Menurut Lestari, revisi UU Penyiaran harus mencakup penguatan lembaga penyiaran, perlindungan bagi pekerja media, kebebasan pers dan ekspresi, serta penyesuaian terhadap tantangan baru seperti model monetisasi, kompetisi platform, hingga perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.

‎“Tantangan seperti kompetisi antar platform digital, tekanan finansial, dan pergeseran paradigma audiens harus kita respons dengan solusi konkret dan komprehensif,” tegasnya.

‎Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Gilang Iskandar, mengungkapkan bahwa industri penyiaran saat ini berada dalam tekanan berat. Ia menyebut penurunan belanja iklan tidak sebanding dengan pengeluaran operasional dan investasi yang harus terus berjalan.

‎“Akibatnya, banyak stasiun televisi harus melakukan efisiensi besar-besaran, mulai dari menayangkan ulang konten hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK),” jelas Gilang.

‎Gilang juga menyoroti ketimpangan regulasi antara media televisi dan platform digital. Ia menyebut televisi konvensional harus mematuhi sejumlah regulasi ketat terkait bisnis, standar teknis, dan frekuensi, sementara platform digital nyaris tidak dibatasi aturan serupa.

‎“Regulasinya timpang. Televisi diikat berbagai aturan, tapi platform digital lebih bebas,” tandasnya.

‎Kondisi ini memperlihatkan pentingnya penyesuaian regulasi dan kebijakan publik agar industri penyiaran nasional mampu bertahan dan bersaing secara adil di era digital.