Dalam narasi tersebut, masyarakat tanpa gaji tetap seperti pedagang kecil dan pelaku usaha mikro disebut bisa mendapatkan rumah dengan mendaftar melalui link yang tersedia. Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan itu tidak terhubung ke situs resmi Kementerian PKP atau laman pemerintahan lainnya.
Dikutip dari ANTARA, pada Senin (12/5/2025), faktanya link tersebut meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terkoneksi dengan aplikasi Telegram. Aktivitas ini terindikasi sebagai praktik phishing, yakni bentuk penipuan siber yang bertujuan mencuri data pribadi dan informasi sensitif.
Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah memang telah meningkatkan kuota rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun 2025.
Namun, program tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bukan warga yang sama sekali tidak memiliki penghasilan tetap.
“Penerima rumah subsidi tetap harus memenuhi kriteria MBR, dengan penghasilan maksimal Rp7 juta per bulan untuk yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah berkeluarga,” jelas Maruarar.
Dengan demikian, unggahan mengenai pembagian 25.000 rumah untuk warga tanpa penghasilan tetap dipastikan tidak benar alias hoaks. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah agar terhindar dari penipuan digital.
Leave a Reply