“Kami menargetkan Inpres ini bisa segera diterbitkan. Saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama Bappenas, terutama soal lokasi pembangunan,” ujar Dody saat menghadiri rapat di Gedung DPR, Rabu (7/5/2025).
Pemerintah mulai menggodok regulasi tersebut sejak akhir kuartal pertama tahun ini. Rencana anggaran baru akan dibahas setelah pedoman teknis pelaksanaan disepakati.
Dalam Inpres sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk sektor infrastruktur. Inpres Nomor 3 Tahun 2023 mengucurkan Rp 29,6 triliun untuk pembangunan jalan daerah sepanjang 2023–2024. Sementara Inpres Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan dana sebesar Rp 696 miliar untuk penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah.
“Saya belum bisa menyampaikan nilai anggaran Inpres terbaru karena masih menunggu finalisasi dengan Bappenas,” jelasnya.
Dody menyebut salah satu proyek yang akan mendapatkan alokasi anggaran tambahan adalah preservasi jalan, khususnya pada semester kedua 2025. Meski demikian, rincian besaran anggarannya belum diumumkan secara resmi oleh Kementerian PUPR.
Ia juga mengakui bahwa minimnya proyek konektivitas darat di tahun ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kementeriannya berkomitmen menyisir ulang belanja internal untuk memperpanjang proyek preservasi jalan hingga akhir tahun 2025.
Data dari Kementerian PUPR mencatat total panjang jalan nasional pada 2023 mencapai 47.600 kilometer dengan tingkat kemantapan 94,18 persen. Dody menegaskan, “Target kami, tingkat kemantapan jalan nasional harus tetap minimal di angka 90 persen.”
Leave a Reply