Pemerintah Segera Legalkan Pengeboran Minyak Rakyat, Bahlil: Agar Tak Lagi Kucing-kucingan

JOSS.CO.ID, Semarang – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera merumuskan regulasi khusus untuk melegalkan aktivitas pengeboran minyak rakyat berskala kecil yang selama ini dianggap ilegal.

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, pelaku UMKM, serta koperasi yang selama ini mengelola sumur minyak kecil secara mandiri.

“Saya banyak menerima aspirasi dari masyarakat. Banyak sumur-sumur kecil yang tidak lagi dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), tetapi dimanfaatkan warga secara swadaya. Selama ini mereka melakukannya tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar Bahlil, usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar di Semarang, Jumat (4/3/2025).

Ia menyebut, meskipun ilegal, aktivitas pengeboran minyak rakyat terbukti memberikan nilai ekonomi signifikan bagi warga sekitar. Karena itu, pemerintah kini tengah menyusun Peraturan Menteri (Permen) untuk memberikan payung hukum bagi sumur minyak rakyat agar bisa dikelola secara sah.

“Kita tidak ingin masyarakat terus bermain ‘kucing-kucingan’. Maka dari itu, kita siapkan aturannya. Dengan Permen ini, mereka bisa beroperasi secara legal dan tidak lagi merasa terancam,” tegasnya.

Bahlil yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini menyoroti potensi sumber minyak skala kecil yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurutnya, sumur-sumur ini seharusnya bisa dioptimalkan oleh masyarakat lokal, koperasi, atau pelaku UMKM, bukan hanya oleh perusahaan besar.

“Pemerintah hadir untuk memberi ruang bagi rakyat. Sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati oleh pemegang konsesi besar. Kita ingin masyarakat mendapatkan manfaat lebih besar,” ucapnya.

Saat ini, Kementerian ESDM tengah merancang regulasi formal yang akan mengatur tata kelola sumur minyak rakyat, agar aktivitas tersebut bisa menopang perekonomian lokal secara legal dan berkelanjutan.

“Langkah ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap penguatan ekonomi rakyat. Dengan legalitas yang jelas, masyarakat akan lebih percaya diri dalam mengelola sumber daya mereka sendiri,” tutup Bahlil.