‎Pelaku Industri Sambut Aturan Baru Komdigi Demi Iklim Persaingan Logistik yang Sehat ‎

JOSS.CO.ID, Jakarta – ‎Perusahaan jasa ekspedisi seperti SiCepat Ekspres dan PT Pos Indonesia mendukung penerapan Permen Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur batasan diskon ongkos kirim maksimal tiga hari per bulan. Kebijakan ini dinilai mampu mendorong terciptanya persaingan bisnis yang lebih sehat dan adil dalam industri logistik nasional.

‎CEO SiCepat Ekspres, Adam Jaya Putra, menyatakan regulasi ini dapat membantu menciptakan ekosistem logistik yang efisien dan berkelanjutan. Ia menyoroti kondisi industri logistik dalam beberapa tahun terakhir yang mengalami penurunan kualitas layanan akibat persaingan yang tidak sehat.

‎“Iklim logistik kita butuh perbaikan menyeluruh. Pemerintah harus mendorong konsolidasi pelaku usaha, pembangunan infrastruktur bersama seperti hub dan pusat sortir, hingga penetapan standar layanan serta mekanisme tarif yang jelas,” ujar Adam, Jumat (23/5).

‎Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kesejahteraan kurir yang bekerja di lapangan. “Kurir sering kali mengantar ratusan paket per hari dalam berbagai kondisi. Mereka perlu dihargai secara layak,” tambahnya.

‎Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi, turut menyambut baik regulasi tersebut. Ia menyebut industri logistik sebagai sektor strategis padat karya yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

‎“Investasi di sektor ini tidak hanya soal infrastruktur fisik, tapi juga digital. Kami yakin dengan iklim usaha yang sehat, manfaatnya akan dirasakan semua pihak, dari pelaku industri hingga pelanggan,” ujar Faizal.

‎Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 9,01% secara tahunan pada kuartal I 2025, dengan jasa pos dan kurir menjadi penyumbang utama.

‎Sementara itu, laporan Mordor Intelligence memperkirakan sektor logistik Indonesia akan tumbuh dengan CAGR 7,24% selama 2025–2030, mencapai nilai pasar US$11,15 miliar. Permen Komdigi juga menargetkan layanan logistik menjangkau 50% provinsi dalam waktu 1,5 tahun.

‎Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) juga menyuarakan dukungan. Sekjen DPP Asperindo, Tekad Sukatno, menegaskan bahwa program potongan ongkos kirim sejatinya dilakukan langsung oleh pelaku usaha logistik, bukan dari penyelenggara marketplace.

‎“Kami harap pelaku industri tidak ikut arus program gratis ongkir dari e-commerce. Itu bagian dari strategi promosi mereka, bukan dari perusahaan kurir,” tegasnya.

‎Ia meminta aturan ini diterapkan secara merata kepada seluruh penyedia layanan yang mencakup pengumpulan, pemrosesan, pengangkutan, hingga pengiriman barang.