Menaker Dorong Aturan Khusus Tenaga Kerja Difabel, Perusahaan Diminta Rekrut Minimal 1% Karyawan Difabel ‎

‎JOSS.CO.ID, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan rencana penerbitan regulasi baru untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja difabel di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan memperkuat implementasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terutama dalam kewajiban perusahaan mempekerjakan paling sedikit 1% karyawan difabel dari total tenaga kerja.

‎”Peraturan turunannya sedang kami siapkan. Bisa jadi ada sanksi atau insentif bagi perusahaan,” ujar Yassierli saat ditemui di kantor Kemenaker, Kamis (22/5/2025).

‎Meski Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas telah mengatur soal kewajiban perekrutan difabel, undang-undang ini belum menetapkan sanksi langsung bagi pengusaha yang mengabaikannya. Saat ini, sanksi hanya berlaku bagi institusi yang tidak menyediakan fasilitas ramah disabilitas.

‎Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan, sepanjang Februari 2024 hingga Februari 2025, penyerapan tenaga kerja difabel baru mencapai 944 orang—hanya sekitar 0,02% dari total serapan kerja nasional. Padahal, menurut Badan Pusat Statistik, ada tambahan tenaga kerja sebanyak 3,59 juta orang dalam periode yang sama.

‎Untuk mempercepat peningkatan partisipasi, Yassierli telah membentuk direktorat khusus tenaga kerja difabel. Langkah ini akan diikuti dengan pendataan jumlah pekerja difabel, pengembangan pelatihan kerja khusus, serta kolaborasi dengan Unit Layanan Disabilitas Kemenaker. Selain itu, pihaknya akan menentukan fokus kelompok difabel prioritas untuk program pelatihan dan rekrutmen.

‎”Kampanye sosial juga akan kami jalankan secara masif agar perusahaan lebih aktif membuka lowongan kerja inklusif,” jelasnya.

Seluruh program ini akan menjadi bagian dari Rencana Strategis Ketenagakerjaan 2025–2029.

‎Secara geografis, Jawa Barat mencatat jumlah tertinggi penyerapan tenaga kerja disabilitas, yaitu 252 orang, disusul Jawa Tengah (197 orang), Bali (139 orang), dan Jawa Timur (102 orang). Namun, hanya 16 dari 38 provinsi yang tercatat menyerap tenaga kerja difabel sepanjang 2024, dan lima di antaranya hanya menampung kurang dari 10 pekerja.

‎Berdasarkan jenis disabilitas, mayoritas pekerja difabel memiliki disabilitas fisik (497 orang), diikuti disabilitas sensorik (418 orang), disabilitas mental (13 orang), serta masing-masing 8 orang dengan disabilitas intelektual dan disabilitas ganda.