Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menegaskan bahwa kebijakan penghapusan tenaga alih daya tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menyebut bahwa ada banyak aspek teknis yang harus diperhitungkan sebelum keputusan final diambil.
“Ada banyak hal teknis yang perlu dibahas dan disiapkan. Kami akan kaji secara komprehensif,” ujar Immanuel saat ditemui di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).
Saat ditanya kemungkinan sistem outsourcing dihapus sepenuhnya, Immanuel menyampaikan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
”Kalau sudah menjadi keputusan eksekutif, tentu kami akan jalankan. Namun semua itu harus melalui proses telaah yang mendalam,” jelasnya.
Lebih lanjut, Immanuel mengajak seluruh elemen bangsa, baik dari kalangan industri, buruh, maupun pemerintah, untuk menjadikan momentum May Day 2025 sebagai ajang kolaborasi demi mewujudkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
“Ini waktu yang tepat untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kerja sama lintas sektor. Terlebih di tengah situasi global yang penuh tantangan seperti perang tarif yang memengaruhi ekonomi,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan dukungan terhadap penghapusan sistem outsourcing. Dalam orasinya di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai wadah untuk mengkaji dan mempersiapkan transisi penghapusan outsourcing secara bertahap.
Namun, Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi. “Kita ingin hapus outsourcing, tapi kita juga harus realistis. Investor perlu dilindungi, karena tanpa mereka tidak ada pabrik, tidak ada lapangan kerja,” tegas Prabowo di hadapan ribuan buruh.
Leave a Reply