JOSS.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan direksi, komisaris, dan dewan pengawas di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN yang menggantikan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 19 Tahun 2003.
Poin krusial dari UU BUMN terbaru terletak pada Pasal 3X ayat (1) dan Pasal 9G. Kedua pasal ini menyatakan bahwa organ dan pegawai BUMN — termasuk direksi, komisaris, dan dewan pengawas — bukan merupakan penyelenggara negara.
Ini menjadi sorotan karena dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019, kewenangan lembaga antirasuah ini hanya mencakup penindakan terhadap aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, dengan nilai kerugian negara minimal Rp1 miliar.
Dengan tidak dimasukannya direksi dan komisaris BUMN sebagai penyelenggara negara, maka KPK otomatis kehilangan dasar hukum untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi di lingkungan BUMN.
Menanggapi perubahan ini, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan kajian hukum secara mendalam terhadap isi UU BUMN yang baru. Kajian ini akan melibatkan Biro Hukum serta Kedeputian Penindakan KPK.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa BUMN sekarang menjadi zona aman dari penegakan hukum. Ini bisa berbahaya bagi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik,” tegas Tessa.
Tessa juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus tetap berjalan secara optimal dan independen, agar sejalan dengan semangat reformasi dan komitmen pemerintah dalam menekan kebocoran anggaran negara.
Leave a Reply