Tingginya Angka Perceraian, Menag Usulkan Revisi UU Perkawinan dan 11 Strategi Baru ‎

‎JOSS.CO.ID, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajukan usulan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2025 di Jakarta, Menag mendorong penambahan satu bab khusus yang mengatur secara tegas tentang upaya pelestarian perkawinan.

‎Langkah ini diambil Menag Nasaruddin karena melihat tingginya angka perceraian di Indonesia yang dinilai mengancam ketahanan keluarga nasional. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir lebih aktif, bukan sekadar mengesahkan pernikahan.

‎”Perceraian tidak jarang melahirkan gelombang kemiskinan baru. Istri dan anak menjadi korban utama. Karena itu, negara tidak boleh abai dalam menjaga kelangsungan rumah tangga,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers, Selasa (22/4/2025).

‎Lebih lanjut, Menag menilai bahwa sudah waktunya Undang-Undang Perkawinan memberikan perhatian lebih pada aspek pelestarian pernikahan. Menurutnya, membangun ketahanan keluarga adalah bentuk investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.

‎Selain itu, Nasaruddin menyoroti pentingnya memperkuat peran mediasi guna menekan angka perceraian. Ia bahkan mengusulkan 11 strategi mediasi yang dapat diterapkan BP4 untuk memperkokoh keutuhan rumah tangga di tengah tantangan zaman.

‎”Kita harus menjadikan BP4 sebagai ujung tombak dalam menekan perceraian. Kalau perlu, kita dorong lahirnya Undang-Undang Ketahanan Rumah Tangga,” tegasnya.

‎Berikut 11 strategi mediasi yang diusulkan Menag untuk BP4:

‎1. Memperluas layanan mediasi untuk pasangan pra-nikah dan dewasa belum menikah.

‎2. Mengajak pasangan muda untuk segera menikah.

‎3. Berperan aktif sebagai perantara jodoh (makcomblang).

‎4. Melakukan mediasi setelah perceraian untuk memastikan anak tetap mendapatkan perhatian.

‎5. Menjadi penengah dalam konflik menantu dan mertua.

‎6. Bekerjasama dengan peradilan agama agar keputusan cerai tidak dilakukan sembarangan.

‎7. Menyelesaikan masalah pasangan nikah siri melalui program isbat nikah.

‎8. Menjadi mediator untuk hambatan yang muncul saat proses pernikahan di KUA.

‎9. Mengintervensi potensi perselingkuhan dengan mediasi.

‎10. Mengadakan program nikah massal untuk meringankan beban masyarakat.

‎11. Bersinergi dengan instansi terkait dalam bidang gizi dan pendidikan untuk kesejahteraan anak-anak.