JOSS.CO.ID, Semarang – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menangguhkan sementara Surat Tanda Registrasi (STR) milik seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan (obgyn) di Garut yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien saat pemeriksaan USG.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI, Aji Muhawarman, mengonfirmasi penonaktifan STR tersebut. Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk kehati-hatian sembari menunggu hasil penyelidikan tuntas.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) untuk menonaktifkan STR sementara waktu,” kata Aji kepada media, Selasa (15/4/2025).
Dengan penangguhan tersebut, dokter terkait tidak diperkenankan melakukan praktik medis sampai investigasi rampung. Aji juga menegaskan bahwa Kemenkes bertindak cepat sebagai langkah pencegahan agar tidak muncul korban serupa di kemudian hari.
Secara terpisah, Ketua Umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Prof. Dr. dr. Yudi Mulyana Hidayat, SpOG, menjelaskan bahwa kasus ini sebenarnya telah terjadi pada tahun 2024.
Menurutnya, POGI bersama IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Dinas Kesehatan setempat telah menindaklanjuti laporan yang masuk jauh sebelum viral.
“PP POGI kini sedang mendalami kembali dugaan pelanggaran yang dilakukan. Jika terbukti ada pelanggaran etika maupun disiplin profesi, kami tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas,” tegas Prof. Yudi.
Ia menambahkan, proses pembinaan terhadap dokter terduga pelaku tetap berjalan seiring investigasi lanjutan.
Sebagai informasi, kasus ini mencuat usai rekaman CCTV dari sebuah klinik di Garut tersebar luas. Dalam video tersebut, terlihat dokter tengah melakukan pemeriksaan USG terhadap seorang pasien ibu hamil.
Dugaan pelecehan seksual mencuat setelah diketahui bahwa dokter tersebut menawarkan layanan USG gratis lewat kontak pribadi, tanpa melalui proses administrasi resmi di klinik.
Pasien disebut datang tanpa pendamping medis seperti bidan atau perawat, yang semakin memperkuat dugaan terjadinya tindakan tidak pantas.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Leli Yuliani, juga membenarkan kejadian tersebut. Ia menyampaikan bahwa tindakan itu terjadi pada tahun 2024 dan kini menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk organisasi profesi dan otoritas kesehatan.
Leave a Reply