RUU Perampasan Aset Dinilai Krusial, DPR Masih Dalami Sejumlah Aspek Penting

JOSS.CO.ID, Semarang – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi III mengakui bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memiliki urgensi tinggi dalam memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski demikian, hingga pertengahan April 2025, pembahasan intensif terhadap RUU tersebut masih belum dimulai karena DPR menilai perlu adanya pendalaman lebih lanjut.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, menegaskan bahwa proses pembahasan RUU ini tidak boleh dilakukan secara terburu-buru. DPR, menurutnya, harus mengkaji secara komprehensif dari berbagai sisi, mulai dari aspek filosofis, yuridis, hingga sosiologis.

“RUU ini sangat penting, kami menyadari itu. Tapi kami juga ingin memastikan seluruh prosesnya matang. Harus ada pendalaman agar regulasinya benar-benar menjawab kebutuhan publik dan selaras dengan visi Presiden terpilih, Pak Prabowo, yang berkomitmen memberantas korupsi,” ujar Nasir saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

Pernyataan Nasir merespons langkah Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, yang sebelumnya menyampaikan rencana untuk membangun komunikasi politik intensif dengan seluruh fraksi di DPR, agar pembahasan RUU ini dapat dipercepat dan menjadi prioritas nasional.

Meskipun regulasi khusus belum ada, Nasir menyebut bahwa saat ini aparat penegak hukum masih dapat melakukan perampasan aset berdasarkan UU Tipikor, UU KPK, dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Namun, menurutnya, kehadiran RUU Perampasan Aset akan memperkuat dasar hukum dan mempercepat proses penyitaan serta pengelolaan aset hasil korupsi.

“Terkait kapan RUU ini mulai dibahas resmi, semuanya sangat tergantung pada komunikasi politik antarfraksi. Tapi saya optimis dalam waktu dekat akan ada titik temu soal substansi RUU ini,” ujarnya menambahkan.

RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi solusi hukum yang lebih efektif untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Melalui payung hukum yang jelas dan kuat, proses penelusuran, penyitaan, hingga pengelolaan aset negara hasil kejahatan bisa dilakukan secara transparan dan cepat.

Dengan dorongan dari pemerintah serta dukungan politik lintas fraksi, publik kini menanti komitmen nyata DPR dalam mempercepat pembahasan RUU ini sebagai bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi.