
JOSS.CO.ID, Semarang – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima audiensi dari jajaran pimpinan Komisi V DPR RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden bersama Komisi V membahas sejumlah isu strategis, khususnya mengenai infrastruktur jalan nasional yang dinilai masih memerlukan peningkatan kualitas.
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan respons sigap terhadap berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut. Salah satunya adalah permintaan untuk mempercepat proses rekonstruksi jalan nasional.
“Presiden langsung merespons dan menginstruksikan agar rekonstruksi jalan nasional dipercepat, serta pemeliharaannya dilakukan secara berkelanjutan,” kata Lasarus kepada wartawan usai pertemuan.
Berdasarkan data yang dilaporkan kepada Presiden, tingkat kemantapan jalan nasional saat ini telah mencapai lebih dari 90%. Namun demikian, ketimpangan terlihat pada infrastruktur jalan di level daerah. Jalan provinsi baru mencapai kondisi mantap sebesar 60%, sementara jalan kabupaten/kota bahkan hanya berada di angka 40%.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo mendorong agar pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya terfokus di level nasional. Ia memerintahkan agar pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan di daerah melalui kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Presiden meminta agar jalan-jalan daerah ikut menjadi perhatian utama dan diprioritaskan lewat pola kebijakan Inpres,” ujar Lasarus.
Komisi V juga mengusulkan agar kebijakan infrastruktur diperluas cakupannya, tak hanya jalan, tapi juga meliputi pembangunan perumahan rakyat, sistem irigasi, serta skema pendanaan untuk jalan-jalan daerah yang membutuhkan intervensi pemerintah pusat.
Terkait penganggaran, Lasarus menuturkan bahwa penentuan besaran dana pembangunan masih menunggu hasil kajian teknis dari kementerian terkait. Meski demikian, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti berbagai masukan yang telah disampaikan DPR.

Leave a Reply