JOSS.CO.ID, Jakarta – Sejumlah pelaku usaha ritel menanggapi keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Mereka menyebut beberapa pasal dalam peraturan tersebut memicu kebingungan, terutama terkait larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin, menyampaikan bahwa meski pihaknya mendukung kampanye pengendalian konsumsi rokok pada usia di bawah 21 tahun, penerapan larangan zonasi penjualan rokok justru menciptakan ketidakpastian hukum di sektor ritel.
“Kami menyayangkan aturan ini diberlakukan tanpa melibatkan pemangku kepentingan seperti Aprindo. Dunia usaha dibuat bingung dengan penerapan yang tebang pilih,” ungkap Solihin dalam pernyataan resminya, Kamis (24/4/2025).
Solihin juga mengungkapkan bahwa beberapa gerai ritel telah didatangi aparat berseragam yang disinyalir melakukan pemeriksaan tanpa dasar yang jelas. Hal ini menambah tekanan bagi pengusaha yang telah menerapkan pembatasan penjualan rokok secara internal, seperti larangan menjual kepada anak di bawah umur dan penempatan produk di balik kasir.
“Sampai saat ini belum ada sosialisasi yang memadai dari kementerian terkait. Kami berencana mengajukan judicial review jika tidak ada penyesuaian dari pemerintah,” tambahnya.
Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, turut menyampaikan kekhawatirannya. Ia menyatakan bahwa pelaku usaha telah menjalankan berbagai aturan untuk membatasi akses rokok, namun pembatasan zonasi justru berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal.
“Ketika rokok legal sulit diakses, maka pasar rokok ilegal akan tumbuh. Siapa yang akan mengontrol distribusi ilegal ini?” katanya.
Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, menekankan bahwa regulasi tersebut dapat memengaruhi kontribusi industri tembakau terhadap perekonomian nasional. Ia mengingatkan bahwa industri ini mendukung ratusan ribu lapangan kerja, mulai dari petani hingga buruh pabrik.
“Cukai Hasil Tembakau berkontribusi lebih dari Rp200 triliun per tahun. Menghapus industri ini tanpa transisi yang jelas bisa mengancam pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo,” tegas Benny.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki karakteristik unik dibanding negara lain, yakni memiliki rantai industri tembakau dari hulu hingga hilir yang masih dibutuhkan untuk menopang ekonomi.
“Jika ketentuan ini terus diberlakukan tanpa revisi, 50% dari target pertumbuhan ekonomi bisa gagal tercapai. Oleh karena itu, judicial review adalah langkah strategis untuk menghindari ketidakpastian hukum yang kini dirasakan para pedagang,” tutupnya.
Leave a Reply