PANRB Tegaskan ASN Mangkir Usai Libur Lebaran 2025 Akan Dikenai Sanksi

Ilustrasi ASN. (foto: setkab.go.id)

JOSS.CO.ID, Semarang – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan akan memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak masuk kerja setelah libur Lebaran 2025 tanpa alasan yang jelas. Langkah ini diambil untuk memastikan layanan publik kembali berjalan normal dan optimal.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi pusat maupun daerah untuk memantau kehadiran para ASN.

“PPK harus memastikan seluruh pegawai kembali bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya, dikutip dari Antara, Senin (7/4/2025).

Rini menegaskan, libur dan cuti bersama Lebaran tahun ini sudah cukup panjang. Oleh karena itu, para ASN diminta langsung kembali menjalankan tugasnya. ASN yang masih mangkir tanpa keterangan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegakan disiplin ASN ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam aturan tersebut, PPK memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran, termasuk terkait absensi tanpa izin setelah libur resmi.

Saat ini, jam kerja ASN mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023, yang menetapkan lima hari kerja per pekan dengan total 37,5 jam kerja. Jam masuk dimulai pukul 07.30 waktu setempat, dengan waktu istirahat selama 60 menit pada Senin–Kamis dan 90 menit pada Jumat.

Untuk mengantisipasi padatnya arus balik Lebaran, Kementerian PANRB sebelumnya menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2025 mengenai skema flexible working arrangement (FWA) pada Senin (7/4) dan Selasa (8/4).

FWA ini memungkinkan ASN bekerja secara fleksibel dengan persetujuan pimpinan instansi, agar kelancaran mobilitas masyarakat tetap terjaga tanpa mengganggu kinerja pemerintahan.

Kebijakan FWA ini merupakan penyempurnaan dari surat edaran sebelumnya dan disusun berdasarkan masukan dari Kementerian Perhubungan serta pihak-pihak terkait.

Rini juga memberikan apresiasi kepada ASN yang tetap bekerja selama Idulfitri. Menurutnya, dedikasi mereka menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelayanan publik yang tidak boleh terganggu oleh momen liburan.

Namun ia menegaskan kembali, ASN yang tidak mematuhi jadwal kerja akan tetap diberi sanksi.

“Kedisiplinan adalah kunci utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional,” tegasnya.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*