JOSS.CO.ID, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan sikapnya yang menolak segala bentuk lobi dari berbagai pihak, termasuk sejumlah pejabat, yang memintanya mengampuni seorang pengamat diduga terlibat dalam proyek fiktif senilai Rp5 miliar di lingkungan Kementerian Pertanian.
“Banyak yang mencoba melobi saya. Ada pejabat yang bilang, ‘tolong dimaafkan’. Saya jawab tegas: tidak. Saya berpihak kepada rakyat kecil, bukan kepada pelaku korupsi,” ujar Amran, di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Menurutnya, kasus ini bukan persoalan pribadi yang bisa diselesaikan dengan kompromi, melainkan menyangkut kerugian negara dan kepentingan petani yang dirugikan akibat praktik manipulatif tersebut.
Mentan menyebut bahwa pengamat yang terlibat bukanlah sosok asing di kementeriannya. Sosok tersebut diketahui pernah menjadi rekanan dalam sejumlah proyek, bahkan menjabat sebagai guru besar dari universitas ternama.
Namun hasil audit internal mengungkap adanya 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kontrak dan sebagian besar bersifat fiktif.
“Setelah saya kembali menjabat, saya pastikan tidak ada celah untuk praktik korupsi. Karena itu, dia mulai melontarkan kritik-kritik yang tendensius dan tidak berdasar,” ungkap Amran.
Amran menyampaikan bahwa dirinya siap menanggung segala risiko atas sikap tegas tersebut. Ia menolak keras segala upaya pembelaan terhadap pelanggar hukum, termasuk dari tokoh yang berlabel akademisi atau pengamat.
“Kalau memang ada risiko karena saya menolak, saya siap menanggungnya. Tapi ini untuk kepentingan petani dan rakyat Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen birokrasi untuk tidak larut dalam kepura-puraan dan berani mengambil sikap tegas melawan praktik penyimpangan.
“Jangan pura-pura. Jangan berdrama. Semua yang dilakukan akan ada pertanggungjawabannya. Kita harus jujur membela kebenaran,” tandasnya.
Amran juga menegaskan bahwa Kementerian Pertanian terbuka terhadap kritik, asalkan disampaikan berdasarkan data dan niat yang membangun. Namun ia tidak akan mentolerir serangan tendensius yang hanya bertujuan menjatuhkan kredibilitas lembaga.
“Silakan kritik, asal berbasis data. Kritik yang konstruktif kami butuhkan demi kemajuan pertanian,” katanya.
Sebagai penutup, Amran menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Kementerian Pertanian. Baik itu pengamat, mitra proyek, maupun pejabat internal, akan ditindak tegas jika terbukti merugikan negara.
“Siapa pun yang korupsi, termasuk pengamat, harus bertanggung jawab. Jangan merasa tak tersentuh hukum hanya karena status. Kami akan bersihkan Kementan dari para koruptor, dalam bentuk apapun,” tegasnya.
Amran juga mengajak masyarakat untuk bersabar mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Ia memastikan bahwa pemerintah akan menjalankan proses tersebut secara adil dan tanpa tebang pilih.
Leave a Reply