JOSS.CO.ID, Jakarta – Sejumlah mahasiswa mengajukan gugatan uji materi terhadap Pasal 23 huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menuntut agar MK melarang para menteri merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik (Parpol).
Gugatan yang diajukan ini beralasan bahwa praktik rangkap jabatan menteri sebagai pengurus partai politik dapat merusak profesionalitas pengangkatan menteri dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik, yang akhirnya melanggar hak konstitusional pemohon.
“Dalam sistem presidensial, praktik ini berisiko mengubah struktur pemerintahan menjadi lebih parlementer, yang dapat melemahkan sistem presidensial itu sendiri,” ujar Abu Rizal Biladina, kuasa hukum dari para pemohon, dalam sidang pendahuluan Perkara Nomor 35/PUU-XXIII/2025 yang digelar pada Senin (28/4/2025).
Para pemohon terdiri dari empat mahasiswa: Stanley Vira Winata, Kaka Effelyn Melati Sukma, Keanu Leandro Pandya Rasyah, dan Vito Jordan Ompusunggu. Mereka menganggap bahwa rangkap jabatan menteri sebagai pengurus parpol mengurangi mekanisme check and balances antara eksekutif dan legislatif, serta memicu praktik pragmatisme dalam politik.
Mereka juga berpendapat bahwa fenomena ini melanggar peran partai politik yang seharusnya menghormati konstitusi dan prinsip demokrasi di Indonesia. Dalam gugatan mereka, para pemohon mengutip pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Pemohon menganggap bahwa praktik rangkap jabatan yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan terus berkembang pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta dalam kabinet yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, telah menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem pemerintahan.
Menurut mereka, pengangkatan pengurus partai sebagai menteri menciptakan kompromi politik yang semakin memperkuat koalisi partai dan mengurangi oposisi, mengingat partai-partai yang awalnya tidak terlibat bisa mendapatkan posisi menteri jika bergabung dalam koalisi pemerintahan.
Adapun Pasal 23 huruf c yang digugat berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
c. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 23 huruf c UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berlaku apabila tidak mencakup pengurus atau fungsionaris partai politik.
“Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 23 huruf c UU Nomor 39 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak mencakup pengurus atau fungsionaris partai politik,” demikian bunyi petitum yang dibacakan dalam sidang.
Perkara ini sedang disidangkan oleh Majelis Panel Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, bersama Hakim MK Daniel Yusmic P Foekh dan Arsul Sani.
Dalam sidang, Arsul meminta pemohon untuk memperjelas argumen tentang bagaimana rangkap jabatan menteri dapat menghambat fungsi check and balances di DPR. Sementara, Daniel menyarankan agar pemohon membandingkan situasi Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem pemerintahan serupa.
Enny menutup persidangan dengan memberikan waktu 14 hari bagi para pemohon untuk memperbaiki permohonan mereka.
Leave a Reply