JOSS.CO.ID, Jakarta – Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai bahwa peningkatan industrialisasi sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat menjadi solusi konkret untuk memberantas praktik premanisme yang marak terjadi di sejumlah kawasan industri.
Wakil Ketua Umum API, Ian Syarif, menekankan bahwa kemunculan premanisme bukan semata karena lemahnya pengawasan, tetapi juga akibat minimnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Jika pemerintah benar-benar serius mendorong pertumbuhan industri tekstil, potensi penyerapan tenaga kerja bisa meningkat drastis, dari 3,3 juta menjadi 7 juta orang. Ini bukan hal yang sulit dicapai,” ujar Ian dalam pernyataan di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Menurutnya, sektor tekstil sangat ideal untuk menyerap tenaga kerja Indonesia, yang sebagian besar memiliki tingkat pendidikan menengah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024 menunjukkan bahwa sekitar 4,13 juta pengangguran di Indonesia hanya berpendidikan hingga SMA atau SMK, atau setara dengan 55,36% dari total pengangguran nasional yang mencapai 7,46 juta orang.
“Tekstil adalah satu-satunya industri padat karya yang bisa langsung menyerap mereka. Bahkan kami sudah menerapkan program makan siang gratis bagi pekerja, sejalan dengan inisiatif pemerintah soal gizi,” jelasnya.
Ian juga membandingkan dengan Vietnam, yang telah berhasil menyerap hingga 9 juta tenaga kerja di sektor tekstil, padahal pasar domestiknya lebih kecil dari Indonesia. Ia percaya Indonesia memiliki peluang besar untuk menyaingi capaian tersebut.
“Kita pernah mengalami masa keemasan di era Orde Baru. Waktu itu, buruh tekstil menerima upah 15% lebih tinggi dari upah minimum. Saat kondisi seperti itu, masyarakat tidak tertarik bergabung ke ormas atau terlibat aksi premanisme,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyoroti bahwa praktik premanisme di kawasan industri saat ini tidak hanya dilakukan oleh preman jalanan, tetapi juga melibatkan oknum ormas dan aparat pemerintah daerah.
Ia menyebut aksi-aksi ini telah berkembang menjadi sistem yang terorganisir, bahkan berlangsung secara terjadwal dan terselubung, mengganggu jalannya produksi dan distribusi perusahaan.
Salah satu bentuk tekanan adalah dengan menutup akses masuk ke pabrik, terutama saat perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran hak-hak pekerja seperti Tunjangan Hari Raya (THR).
“Kerugian yang kami alami bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga terganggunya alur distribusi dan aktivitas operasional,” kata Bob.
Baik API maupun Apindo mendesak pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Selain menertibkan oknum yang terlibat dalam praktik premanisme, mereka meminta pemerintah mempercepat transformasi industri padat karya sebagai solusi jangka panjang untuk pengangguran dan stabilitas sosial.
Leave a Reply