JOSS.CO.ID, Semarang – Pemerintah berhasil mengumpulkan pajak digital sebesar Rp33,73 triliun hingga 28 Februari 2025. Sebagian besar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang mencapai Rp26,18 triliun.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, menegaskan bahwa pajak digital diberlakukan untuk menciptakan kesetaraan bisnis.
“Pemerintah akan terus menunjuk pelaku usaha PMSE yang menjual produk atau layanan digital dari luar negeri ke Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (14/3/2025).
Selain PPN PMSE, penerimaan pajak digital lainnya terdiri dari:
– Pajak transaksi aset kripto: Rp1,39 triliun
– Pajak fintech (P2P lending/pinjol): Rp3,23 triliun
– Pajak transaksi barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan – Pemerintah (SIPP): Rp2,94 triliun
Sejak 2020, DJP telah menunjuk 222 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN, dan 188 di antaranya telah menyetorkan pajak dengan total Rp26,18 triliun. Rincian setoran pajak PPN PMSE dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:
– Tahun 2020: Rp731,4 miliar
– Tahun 2021: Rp3,90 triliun
– Tahun 2022: Rp5,51 triliun
– Tahun 2023: Rp6,76 triliun
– Tahun 2024: Rp8,44 triliun
– Tahun 2025 (hingga Februari): Rp830,3 miliar
Namun, pada Februari 2025, DJP mencabut kewajiban pemungutan PPN bagi 11 pelaku usaha PMSE, termasuk PT Fashion Eservices Indonesia, Netflix International B.V., Activision Blizzard International B.V., Fenix International Limited, NBA Properties, Inc., serta beberapa perusahaan lain yang bergerak di bidang teknologi dan layanan digital.
Pemerintah menegaskan akan terus mengoptimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital. Hal ini mencakup pajak atas transaksi aset kripto, pajak fintech dari bunga pinjaman, serta pajak atas transaksi pengadaan barang dan jasa melalui SIPP. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan penerimaan negara serta menciptakan ekosistem bisnis digital yang lebih adil dan transparan.
Leave a Reply