JOSS.CO.ID, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan bahwa lebih dari 60.000 buruh yang bekerja di 50 pabrik terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sebanyak 15 pabrik melakukan PHK setelah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, sekitar 30.000 buruh terdampak PHK akibat pailit dan ia mendesak pemerintah untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK. Ia menyoroti bahwa jumlah PHK dalam dua bulan pertama tahun 2025 hampir mencapai angka yang setara dengan total PHK sepanjang tahun 2023 yang tercatat sekitar 64.000 orang.
Said juga mengkritik Menteri Ketenagakerjaan yang menurutnya hanya fokus pada buruh PT Sritex, sementara banyak buruh di perusahaan lain yang juga menghadapi masalah serupa.
“Jangan hanya mengurusi Sritex, karena banyak buruh di perusahaan lain yang juga menghadapi masalah serupa,” ujar Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (13/3/2025).
Sebagai informasi, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) melakukan PHK terhadap sekitar 11.000 buruh pada akhir Februari setelah empat pabriknya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang.
Di samping Sritex, delapan perusahaan lainnya dengan 10 pabrik melakukan PHK terhadap sekitar 16.000 buruh karena alasan yang sama, pailit. Secara keseluruhan, KSPI mencatat sembilan perusahaan dengan 14 pabrik tekstil yang telah mem-PHK sekitar 27.000 buruh pada Januari dan Februari 2025.
Berikut adalah daftar perusahaan yang melakukan PHK akibat pailit beserta jumlah buruh yang terdampak:
1. PT Aditec Cakrawiyasa (Tangerang) – 500 buruh
2. PT Karya Mitra Budi Sentosa (Pasuruan, Nganjuk, dan Madiun) – 10.000 buruh
3. PT Duta Cepat Pakarperkasa (Surabaya) – 1.500 buruh
4. PT Ramagloria Sakti (Pasuruan) – 500 buruh
5. PT New Era (Gresik) – 2.000 buruh
6. PT Damatex (Pekalongan) – 810 buruh
7. PT Dupantex (Pekalongan) – 530 buruh
8. PT Jabatex (Tangerang) – 500 buruh
Sebagai respons terhadap kondisi ini, KSPI berencana menggelar aksi demonstrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada Kamis (20/3). Rencananya, sekitar 500 buruh akan turun ke jalan dengan membawa empat tuntutan utama.
Pertama, KSPI mendesak pemerintah segera membentuk Satgas PHK. Kedua, mereka menuntut adanya anjuran tertulis mengenai jumlah dan jadwal pembayaran hak eks buruh Sritex, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan pesangon.
Ketiga, KSPI meminta pembentukan tim khusus untuk memastikan pembayaran THR bagi buruh. Said menekankan pentingnya tim tersebut agar perusahaan mematuhi Surat Edaran Menaker No. M/2/HK.04.00/III/2025 mengenai pemberian THR bagi pekerja swasta. Keempat, KSPI menuntut penindakan tegas terhadap dugaan kriminalisasi serikat buruh di PT Yamaha Music Manufacturing Asia dan PT Sumber Masanda Jaya.
“Aksi ini adalah bagian dari upaya KSPI untuk membela hak-hak buruh,” tegas Said.
Leave a Reply