Pendaftaran NIB OSS LPG: Pemerintah Dorong Pengecer Menjadi Pangkalan Resmi

Pendaftaran NIB OSS LPG: Pemerintah Dorong Pengecer Menjadi Pangkalan Resmi

JoSS, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memberlakukan kebijakan baru terkait distribusi LPG 3 kilogram (kg). Mulai hari ini, Sabtu, 1 Februari 2025, penjualan LPG 3 kg tidak lagi diperbolehkan dilakukan di pengecer. Sebagai solusinya, pengecer didorong untuk mendaftar dan beralih status menjadi agen atau pangkalan resmi LPG dengan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengoptimalkan distribusi LPG 3 kg. “Sekarang kita dorong pengecer bisa naik kelas menjadi pangkalan, dengan mereka cuma mendaftarkan kegiatan usahanya dengan mendapatkan NIB (nomor induk berusaha) melalui OSS, sehingga mata rantai distribusi LPG lebih singkat dan harga diterima masyarakat sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” ujar Yuliot Tanjung.

Masa Transisi dan Pendaftaran Melalui OSS

Pemerintah memberikan masa transisi selama satu bulan bagi pengecer untuk beradaptasi dengan kebijakan ini. Selama periode tersebut, pengecer LPG bersubsidi dapat mendaftarkan usahanya untuk menjadi agen atau pangkalan resmi LPG. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS), yang diharapkan mempermudah proses administratif.

“Jadi ini kan seluruh Indonesia kan bisa. Ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala,” tambah Yuliot.

Sejarah LPG 3 Kg: Konversi dari Minyak Tanah

LPG 3 kg pertama kali diperkenalkan pada 2007 sebagai bagian dari program konversi minyak tanah ke kompor gas. Tujuan awalnya adalah untuk mengurangi subsidi minyak tanah dan mendorong penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan, terutama untuk masyarakat miskin.

Namun, dalam pelaksanaannya, distribusi LPG 3 kg sering kali tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat yang mampu turut membeli gas bersubsidi ini, sementara sebagian besar penerima subsidi adalah kelompok masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan.

Tantangan Distribusi yang Tepat Sasaran

Menurut laporan Analisis Ringkas Cepat DPR pada 2020, banyak penerima subsidi LPG 3 kg berasal dari kalangan menengah ke atas, sementara sebagian masyarakat miskin justru tidak mendapat bagian yang sesuai. Hal ini terjadi karena tidak adanya regulasi yang mengatur rantai distribusi LPG 3 kg dengan jelas, yang memungkinkan tabung gas dijual secara bebas di pasaran.

Upaya perbaikan dilakukan, salah satunya melalui sistem pendaftaran LPG dengan KTP pada 2024. PT Pertamina, yang menangani distribusi LPG 3 kg, mengimbau masyarakat agar mendaftar sebagai konsumen di agen atau pangkalan resmi. Ini bertujuan untuk memetakan penerima subsidi dan memastikan distribusi lebih tepat sasaran.

Subsidi LPG terhadap APBN

Kebijakan subsidi LPG 3 kg telah membebani anggaran negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa harga LPG 3 kg yang dibeli masyarakat saat ini tidak mencerminkan harga pasar. Saat ini, masyarakat masih membeli LPG 3 kg seharga Rp 12.750 per tabung, padahal harga jual sebenarnya adalah Rp 42.750 per tabung. Pemerintah harus menanggung selisih harga tersebut dengan mengeluarkan anggaran sebesar Rp 30.000 per tabung melalui APBN.

Pada 2024, total subsidi LPG 3 kg mencapai Rp 80,2 triliun, dengan sekitar 40,3 juta pelanggan yang menerima manfaat. Subsidi yang terus membengkak ini memicu perlunya kebijakan baru yang lebih efisien dalam mendistribusikan LPG bersubsidi.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap distribusi LPG 3 kg bisa lebih tepat sasaran dan harga yang diterima oleh masyarakat lebih sesuai dengan harga yang ditetapkan. Melalui pendaftaran agen dan pangkalan resmi, diharapkan masyarakat miskin akan lebih mudah mendapatkan LPG 3 kg dengan harga yang terjangkau.