Wakil Ketua DPR RI Desak Kementan Lindungi Peternak Ayam Rakyat dari Monopoli Perusahaan Integrator
JoSS, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Ahmad Yohan mendesak Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan peternak ayam rakyat yang semakin terhimpit oleh monopoli perusahaan peternakan integrator. Yohan menegaskan bahwa tanpa adanya perlindungan dari pemerintah, para peternak ayam rakyat bisa mengalami kerugian besar, bahkan mengancam kelangsungan usaha mereka.
“Mentan harus segera bertindak untuk melindungi para peternak ayam rakyat yang semakin terhimpit oleh monopoli perusahaan integrator. Para peternak ayam ini bisa mati bila Mentan tidak segera bertindak,” kata Yohan dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada Rabu (12/2/2025).
Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan bahwa Kementerian Pertanian (Kementan) harus berpihak tidak hanya kepada perusahaan besar, tetapi juga kepada para peternak rakyat yang sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro dan menengah. Mereka, menurut Yohan, memegang peranan penting dalam perekonomian desa dan membuka lapangan pekerjaan. Jika mereka gagal bertahan, Yohan khawatir perekonomian di desa-desa akan terhenti dan angka pengangguran akan meningkat.
“Para peternak rakyat ini yang menghidupkan perekonomian di desa-desa, dan membuka laparangan pekerjaan. Jangan diabaikan peran mereka. Kalau mereka mati, perekonomian di desa mandek dan pengangguran akan tinggi,” tambahnya.
Yohan menekankan bahwa Kementan harus segera mengimplementasikan kebijakan yang dapat melindungi para peternak rakyat dari monopoli perusahaan peternakan integrator. Dia juga meminta agar Kementan bertindak tegas terhadap perusahaan yang terlibat dalam praktik monopoli, yang sangat merugikan peternak kecil.
“Jangan biarkan para peternak ayam ini bertarung sendiri menghadapi perusahaan integrator. Mereka tentu akan kalah dan akhirnya mati. Segera lindungi mereka, dan harus tegas kalau ada perusahaan integrator yang menyalahi aturan,” ujarnya.
Selain itu, Yohan juga meminta agar Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2024 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras serta telur konsumsi segera dilaksanakan dengan tegas. Menurut informasi yang diterimanya, Permentan ini baru bisa dilaksanakan pada 2027, namun Yohan menilai menunggu hingga tahun tersebut bisa berdampak fatal bagi para peternak ayam rakyat.
“Saya mendengar dari para peternak rakyat, Permentan 10/2024 ini baru bisa dilaksanakan pada 2027. Kalau benar begitu, maka jangan menunggu tahun 2027. Kalau menunggu sampai 2027, para peternak ayam rakyat atau mandiri itu bisa mati semua. Sekarang aja mereka sekarat, apalagi menunggu sampai 2027,” kata Yohan.
Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) ini juga menegaskan bahwa Permentan 10/2024 harus mengawasi dengan ketat dan memberi sanksi tegas kepada perusahaan integrator yang mendominasi pasar ayam ras di atas 50 persen.
Kondisi peternak ayam mandiri memang semakin tertekan dengan adanya perusahaan integrator yang menguasai sekitar 80 persen pasar. Perusahaan integrator adalah perusahaan besar yang mengendalikan seluruh rantai industri perunggasan, mulai dari penyediaan DOC (Day Old Chick), pakan, vaksin, peternakan budidaya, hingga pemotongan dan olahan. Hal ini membuat peternak rakyat kesulitan untuk bersaing karena harga dan pasokan sangat dikendalikan oleh perusahaan besar.
Keluhan peternak rakyat terkait hal ini sudah disampaikan berulang kali sejak 2019. Pada 2023, mereka juga telah menyampaikannya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI.
Leave a Reply