Sosok Freddy Numberi dan Harta Kekayaannya, Dikaitkan dengan Kasus SHGB Pagar Laut di Tangerang

Freddy Numberi dan Harta Kekayaannya, Dikaitkan dengan Kasus SHGB Pagar Laut di Tangerang

JoSS – Nama Freddy Numberi kembali mencuat setelah disebut-sebut dalam Akta Hukum Umum (AHU) sebagai komisaris di PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa. Kedua perusahaan tersebut diketahui terlibat dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di pagar laut Tangerang yang menjadi polemik. Freddy Numberi, yang dikenal sebagai tokoh militer dan politikus Indonesia, pernah menjabat sejumlah posisi strategis, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, Freddy juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan (2009–2011), Gubernur Papua (1998), dan Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta. Lalu, seperti apa sosok Freddy Numberi dan bagaimana harta kekayaannya?

Baca Juga: Panggah Susanto Minta Kementrian Kelautan Perikanan Lebih Peka Lagi dalam Mengurus Laut

Harta Kekayaan Freddy Numberi

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terakhir dilaporkan Freddy Numberi pada tahun 2010, total harta kekayaannya mencapai Rp4 miliar dan 77.674 dolar AS. Angka ini menurun Rp100 juta dibandingkan laporan sebelumnya pada tahun 2007. Berikut rincian harta kekayaan Freddy pada tahun 2010:

• Harta tidak bergerak: Rp2,4 miliar
• Alat transportasi dan mesin: Rp132 juta
• Harta bergerak lainnya: Rp32 juta
• Giro dan setara kas: Rp1,44 miliar

Pada laporan tahun 2007, saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, harta kekayaannya mencapai Rp4,18 miliar dan 85.713 dolar AS.

Sosok Freddy Numberi

Freddy Numberi lahir pada 15 Oktober 1947. Sebagai lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) tahun 1971, ia memulai karier militernya dengan berbagai jabatan penting, seperti Komandan KRI Sembilan di kawasan timur Indonesia dan Komandan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Parchim, Frosch, dan Kondor (1995–1996). Pangkat tertinggi yang diraihnya adalah Laksamana Madya TNI AL.

Setelah pensiun dari militer, Freddy beralih ke dunia politik. Dalam Kabinet Persatuan Nasional (1999–2001), ia menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Di bawah pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Freddy diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta. Pada era kepemimpinan SBY, Freddy menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (2004–2009) dan Menteri Perhubungan (2009–2011).

Polemik SHGB dan Pagar Laut di Tangerang

Kasus SHGB pagar laut Tangerang mencuat setelah adanya dugaan penerbitan sertifikat atas lahan yang berada di luar garis pantai. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa SHGB dan SHM di lokasi tersebut cacat prosedural dan material.

Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 266 sertifikat SHGB dan SHM diketahui berada di luar garis pantai. Karena itu, sertifikat tersebut tidak bisa disertifikasi dan dinyatakan cacat hukum. “Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2021 selama sertifikat tersebut belum lima tahun, maka Kementerian ATR/BPN memiliki hak untuk mencabutnya atau membatalkan tanpa proses perintah pengadilan,” ujar Nusron.

Nusron juga mengungkap bahwa seluruh dokumen terkait diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tangerang, termasuk pengukuran yang dilakukan oleh Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB). Pemerintah kini sedang memeriksa pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tersebut.

“Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas di luar garis pantai, itu tidak boleh menjadi privat properti.
“Maka ini tidak bisa disertifikasi, dan kami memandang sertifikat tersebut yang di luar (garis pantai) adalah cacat prosedur dan cacat material,” katanya.

Klarifikasi Pihak Hukum

Konsultan Hukum PIK-2, Muannas Alaidid, membantah klaim bahwa laut telah disertifikatkan. Menurutnya, yang terjadi adalah alih fungsi lahan tambak atau sawah warga yang terabrasi. Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen terkait diterbitkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Pernyataan Menteri ATR/BPN kemarin sangat jelas. Tidak ada laut yang disertifikatkan. Yang ada adalah lahan tambak atau sawah yang terabrasi, namun batasnya tetap dapat diketahui dan tercatat dalam dokumen resmi, lalu dialihkan menjadi HGB dan SHM,” katanya.

“Masalah ini muncul karena ada yang salah memahami bahwa pagar laut sepanjang 30 km tersebut adalah bagian dari SHGB milik pengembang, padahal sebagian di antaranya adalah SHM milik warga,” ungkap Muannas.

Kasus SHGB pagar laut Tangerang menyoroti persoalan hukum dan tata ruang yang rumit. Meski Freddy Numberi tidak disebut secara langsung terlibat, posisinya sebagai komisaris di dua perusahaan terkait membuat namanya kembali menjadi sorotan. Freddy sendiri dikenal sebagai tokoh yang berpengalaman dalam berbagai bidang, mulai dari militer hingga politik. Harta kekayaannya yang tercatat pada tahun 2010 memberikan gambaran tentang profil finansial salah satu tokoh penting Indonesia.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS