Implementasi Sistem Coretax Mengalami Kendala, Kritik, dan Harapan Perbaikan
JoSS, JAKARTA – Implementasi sistem Coretax, sebuah sistem inti administrasi perpajakan terbaru yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan RI. Sistem ini dirancang untuk menggantikan sistem perpajakan lama dengan tujuan menciptakan administrasi yang lebih efisien dan transparan. Namun, pelaku usaha dari berbagai sektor mengeluhkan sejumlah masalah teknis dan operasional yang mengganggu kelancaran bisnis mereka.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), banyak pelaku usaha melaporkan berbagai kendala serius yang mereka alami dalam penggunaan aplikasi perpajakan baru ini. Coretax yang seharusnya mempermudah proses administrasi pajak justru menjadi sumber masalah. Banyak pengusaha yang merasa kesulitan, bahkan ada yang terpaksa menunda operasional mereka.
Baca Juga: Cara Mudah Mendaftar NPWP Secara Online Melalui Coretax
Kendala Teknis yang Menghambat Operasional Bisnis
Ketua Umum IWPI, Rinto Setiyawan, menyatakan bahwa sejumlah pelaku usaha sampai mempertimbangkan untuk menutup usaha mereka akibat kesulitan yang timbul akibat Coretax. “Kemarin ada yang telepon saya sudah mau tutup (usahanya) karena enggak bisa buat faktur, enggak bisa nagih. Akhirnya tiap hari ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baru diprioritaskan,” ujar Rinto Setiyawan dilansir dari laman Kontan.co.id pada Minggu (26/1/2025).
Kendala teknis ini juga dirasakan oleh pelaku usaha di berbagai daerah. Salah satunya adalah seorang pengusaha di Jakarta Selatan yang mengungkapkan frustrasinya karena Coretax sering tidak stabil. Ketika sistem ini tidak bisa diakses dengan lancar, pelaku usaha kesulitan untuk melaksanakan administrasi pajak mereka, yang tentunya berdampak pada operasional sehari-hari.
Tak hanya pengusaha di sektor jasa, perusahaan-perusahaan di bidang manufaktur juga mengeluhkan masalah serupa. Beberapa dari mereka melaporkan seringkali munculnya blank page atau lambatnya respons sistem, yang memperlambat proses bisnis dan menghambat kegiatan operasional yang seharusnya berjalan efisien.
Kritik Terhadap Persiapan Implementasi Coretax
Beberapa kalangan pengusaha juga menilai bahwa pelaksanaan sistem Coretax ini dilakukan tanpa persiapan yang matang, baik dari sisi teknis maupun tenaga pendukung. Mereka menyebutkan bahwa seharusnya ada pelatihan yang lebih intensif dan sosialisasi yang lebih luas kepada para pelaku usaha, agar mereka lebih siap dalam menghadapi perubahan sistem perpajakan ini.
Permohonan Maaf dan Komitmen Perbaikan dari Menteri Keuangan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Wajib Pajak atas kendala yang terjadi pada Coretax. Dalam sebuah pernyataan, Sri Mulyani mengakui bahwa implementasi sistem baru pasti akan menghadapi tantangan yang tak terhindarkan. “Kepada seluruh Wajib Pajak, saya mengucapkan maaf dan terimakasih atas pengertian dan masukan yang diberikan selama masa transisi ini,” ujarnya.
Sri Mulyani menekankan bahwa kendala yang terjadi merupakan bagian dari perjalanan untuk membangun sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan akuntabel. Otoritas Pajak pun akan terus berupaya melakukan perbaikan dengan prinsip practical dan pragmatic sehingga permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat segera teratasi.
“Kami berharap Wajib Pajak terus memberikan dukungan dalam upaya kami menyempurnakan sistem Coretax,” kata Sri Mulyani.
Harapan untuk Perbaikan Sistem yang Lebih Baik
Para pelaku usaha berharap agar pihak berwenang segera mengatasi permasalahan teknis yang mengganggu kelancaran operasional bisnis mereka. Coretax, meskipun memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan, harus dapat diterapkan dengan baik agar dapat membawa manfaat yang maksimal. Peningkatan stabilitas sistem, dukungan teknis yang memadai, serta proses pelatihan yang lebih intensif diharapkan dapat membantu dunia usaha dalam beradaptasi dengan perubahan ini.
Dengan adanya komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan, diharapkan ke depannya Coretax dapat benar-benar menjadi sistem yang mendukung kelancaran administrasi perpajakan di Indonesia, sekaligus mendorong transparansi dan efisiensi dalam sistem perpajakan nasional.
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
Leave a Reply