Pemerintah Siap Kembalikan Ujian Nasional (UN) Siswa SD hingga SMA: Ini Alasannya!
PEMERINTAH Indonesia memberikan sinyal kuat untuk kembali mewajibkan Ujian Nasional (UN) bagi siswa SD hingga SMA. Jika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Abdul Mu’ti, mengembalikan pelaksanaan UN, maka ini akan mengembalikan kebijakan yang telah dihentikan sejak 2021. Kebijakan penghapusan UN sendiri diprakarsai oleh Nadiem Makarim saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nadiem menggantikan UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter sebagai instrumen pengukuran kemampuan siswa.
Berikut ini adalah rangkaian perjalanan kebijakan terkait penghapusan UN dan wacana untuk mengembalikannya:
1. Hapus UN untuk Cegah Siswa Stres
Nadiem Makarim beralasan bahwa materi UN yang terlalu berat memaksa siswa untuk menghafal materi yang tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran. Proses pelaksanaannya juga sering kali menambah beban mental, baik bagi siswa maupun guru, sehingga menimbulkan stres.
Untuk menggantikan UN, Nadiem menciptakan kebijakan baru berupa Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang lebih fokus pada kemampuan analisis dan nalar dalam dua bidang utama: bahasa (literasi) dan matematika (numerasi).
Selain itu, Nadiem juga mengembalikan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang akan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah, menggantikan ujian dengan format pilihan ganda menjadi ujian tertulis atau penugasan berupa karya tulis atau kerja kelompok. Kebijakan ini merupakan bagian dari empat fokus kebijakan pendidikan yang lebih luas, termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
2. Wacana Hapus UN Muncul Sejak Era Anies dan Muhadjir
Rencana penghapusan UN sebenarnya sudah pernah muncul sejak masa pemerintahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada awal 2015. Anies berpendapat bahwa UN tidak seharusnya menjadi penentu kelulusan siswa, melainkan lebih sebagai alat pemetaan pendidikan nasional.
Dia juga menekankan pentingnya otonomi sekolah dalam menentukan kelulusan, dengan harapan siswa dapat lebih jujur dalam menghadapi ujian tanpa tekanan berlebihan. Pada masa Anies, UN memang tidak dijadikan penentu kelulusan, namun hanya sebagai bahan evaluasi untuk seleksi pendidikan selanjutnya.
Setelah Anies, posisinya digantikan oleh Muhadjir Effendy yang melanjutkan kebijakan moratorium UN pada 2017. Muhadjir menilai UN telah mengurangi ruang bagi mata pelajaran lain yang tidak berkaitan langsung dengan ujian tersebut. Hal ini berimbas pada minimnya perhatian terhadap pengembangan karakter, perilaku, dan kompetensi siswa selain ranah kognitif.
3. Jusuf Kalla dan DPR Kritik Kebijakan Penghapusan UN
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan kritik terhadap kebijakan penghapusan UN, yang menurutnya dapat berdampak buruk terhadap motivasi belajar siswa. JK berpendapat bahwa penghapusan UN bisa mengurangi semangat belajar dan menghasilkan generasi yang kurang bersemangat dan tidak terbiasa bekerja keras.
Selain itu, JK juga mengingatkan bahwa berdasarkan penelitian dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan (OECD) melalui Programme for International Student Assessment (PISA), kualitas pendidikan Indonesia sempat menurun pada 2018 setelah UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Oleh karena itu, JK mendesak agar kebijakan penghapusan UN dikaji ulang.
Anggota Komisi X DPR, Ali Zamroni, juga menilai penghapusan UN sebagai kebijakan yang tidak menyelesaikan masalah mendasar dalam sistem pendidikan. Menurutnya, penghapusan UN mengalihkan perhatian dari isu-isu penting lainnya, seperti kesejahteraan guru dan pemerataan kualitas pendidikan. Ali bahkan mengusulkan agar ada tolak ukur bagi siswa berprestasi di bidang non-akademik, seperti olahraga dan seni.
4. Mandikdasmen Abdul Mu’ti Kirim Sinyal Kembali Laksanakan UN
Terbaru, Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, memberikan sinyal bahwa pemerintah berencana untuk kembali melaksanakan Ujian Nasional (UN) bagi siswa SD hingga SMA. Abdul Mu’ti menyatakan bahwa meskipun secara konsep UN sudah siap, pelaksanaan UN diperkirakan baru akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026.
“Ujian Nasional sudah siap sebenarnya secara konsep, tapi 2025 ini belum kita laksanakan,” ujar Abdul Mu’ti di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, pada 30 Desember 2023.
Abdul Mu’ti menambahkan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UN masih dalam proses dan pemerintah baru bisa memberikan informasi lebih lanjut pada tahun pelajaran 2025/2026. Menurutnya, hal tersebut akan diumumkan setelah tahapan persiapan lebih lanjut selesai dilakukan.
Pemerintah kini berada di persimpangan jalan dalam kebijakan pendidikan terkait Ujian Nasional (UN). Setelah dihapuskan sejak 2021, kini muncul wacana untuk mengembalikan kembali UN sebagai salah satu instrumen evaluasi pendidikan. Perdebatan mengenai kebijakan ini akan terus berlanjut, dengan berbagai pihak memberikan pandangan yang berbeda. Terlepas dari itu, yang jelas adalah bahwa pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan yang signifikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi dengan perkembangan zaman.
Bagaimana menurut Anda? Apakah Ujian Nasional seharusnya kembali diterapkan atau justru harus digantikan dengan sistem evaluasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini?
Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS
Pemerintah Siap Kembalikan Ujian Nasional (UN) Siswa SD hingga SMA: Ini Alasannya!
Leave a Reply