OJK Terapkan Aturan Baru PayLater untuk Lindungi Konsumen dan Cegah Jebakan Utang

JoSS, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan aturan baru yang mengatur layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater, dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan mencegah jebakan utang yang bisa menimpa pengguna. Regulasi ini diharapkan memberikan pengawasan lebih ketat terhadap perusahaan pembiayaan yang menawarkan produk BNPL.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, aturan baru ini tidak hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk memperkuat industri perusahaan pembiayaan di Indonesia. Hal ini terutama penting bagi mereka yang belum memiliki pengetahuan cukup mengenai literasi keuangan dan berisiko terjebak dalam masalah utang akibat penyalahgunaan produk keuangan seperti BNPL.

Kriteria Pengguna BNPL yang Ditetapkan oleh OJK

Salah satu poin utama dalam aturan ini adalah syarat bagi individu yang ingin menggunakan layanan BNPL. Pengguna harus memenuhi dua kriteria utama. Pertama, calon pengguna harus berusia minimal 18 tahun atau telah menikah. Kedua, mereka harus memiliki penghasilan bulanan minimal Rp3 juta.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa hanya konsumen yang memiliki kemampuan finansial yang cukup yang dapat mengakses layanan BNPL. Hal ini diharapkan dapat mengurangi risiko utang yang tidak terkendali bagi konsumen dengan kemampuan keuangan yang terbatas.

Peningkatan Pesat Kinerja BNPL di Perusahaan Pembiayaan

Kinerja BNPL di perusahaan pembiayaan Indonesia menunjukkan angka yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, pembiayaan BNPL tercatat mengalami peningkatan hingga 61,9% dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year), mencapai Rp8,59 triliun dengan Non-Performing Financing (NPF) Gross sebesar 2,92%. Agusman menjelaskan bahwa meskipun angka peningkatannya besar, hal ini masih wajar karena basis outstanding BNPL di perusahaan pembiayaan relatif kecil. Dengan demikian, meski ada pertumbuhan kecil, persentase kenaikannya tetap besar.

Aturan Berlaku Mulai Januari 2027

Peraturan baru ini akan mulai berlaku untuk akuisisi nasabah baru dan perpanjangan pembiayaan BNPL paling lambat pada 1 Januari 2027. Hal ini memberikan waktu bagi perusahaan pembiayaan untuk menyesuaikan diri dengan regulasi yang ada, sekaligus mengedukasi nasabah tentang penggunaan layanan BNPL secara bijak dan bertanggung jawab.

Transparansi dan Peringatan Risiko

OJK juga menekankan pentingnya transparansi dari perusahaan pembiayaan dalam menyediakan layanan BNPL. Setiap perusahaan diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan yang jelas kepada nasabah mengenai risiko yang terkait dengan produk ini, termasuk potensi dampak finansial jika layanan BNPL digunakan dengan tidak bijak.

Tujuan dari regulasi ini adalah agar konsumen lebih memahami potensi konsekuensi finansial yang bisa timbul akibat penggunaan layanan paylater yang tidak terkendali.

Pemantauan dan Peninjauan Berkala oleh OJK

OJK berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan aturan ini dan siap melakukan peninjauan ulang jika diperlukan. Proses peninjauan tersebut akan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, stabilitas sistem keuangan, serta dinamika industri BNPL yang terus berkembang. OJK ingin memastikan bahwa regulasi ini dapat menjaga keberlanjutan industri sambil melindungi kepentingan konsumen.

Langkah ini menunjukkan komitmen OJK dalam menciptakan ekosistem keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia, terutama dalam sektor pembiayaan digital yang berkembang pesat.