JoSS, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 13 Januari 2025, untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Hasto sebelumnya dijadwalkan untuk diperiksa pada 6 Januari 2025, namun tidak dapat hadir pada saat itu.
Menurut pengakuan Johannes Tobing, tim hukum PDIP, pihaknya telah menerima jadwal pemeriksaan ulang untuk Hasto pada 13 Januari 2025. Pernyataan tersebut disampaikan kepada wartawan pada Selasa, 7 Januari 2025, usai rumah pribadi Hasto digeledah oleh penyidik KPK. “Sudah kami terima nanti 13 [Januari 2025],” ujar Johannes.
Pemeriksaan ini menjadi yang pertama bagi Hasto setelah penggeledahan yang dilakukan oleh KPK pada rumahnya di Bekasi, Jawa Barat, pada 7 Januari 2025. Tim hukum yang turut mendampingi proses penggeledahan di lokasi mengungkapkan bahwa hanya ditemukan flashdisk dan buku catatan kecil milik Hasto. “Enggak ada [temukan apa-apa] cuma dapat satu flashdisk sama buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi [staf Hasto]. Itu aja. Yang kami terima dari laporan penyitaan barang hanya dua itu,” jelas Johannes, membantah adanya penyitaan koper atau barang lain.
Saat penggeledahan berlangsung, Hasto dikabarkan berada di Jakarta untuk menjalankan tugasnya sebagai Sekjen PDIP. Meski demikian, pihak KPK melalui Juru Bicara Tessa Mahardika Sugiarto tidak memberikan konfirmasi terkait apakah Hasto akan dimintai keterangan tentang barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut. Tessa hanya memastikan bahwa pemeriksaan terhadap Hasto akan dijadwalkan kembali pada pekan depan.
Penetapan Hasto sebagai tersangka ini disetujui dalam rapat expose KPK pada Desember 2024, setelah pimpinan baru KPK mulai menjabat. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengumumkan status tersangka Hasto pada 14 Desember 2024, terkait dugaan suap yang melibatkan Hasto, Donny, dan Harun Masiku. Dalam kasus ini, KPK menduga mereka telah menyuap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Wahyu Setiawan, terkait penetapan anggota DPR.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan tokoh-tokoh penting di dunia politik Indonesia, dan KPK berkomitmen untuk terus mengusut tuntas dugaan korupsi yang terjadi. Pemeriksaan terhadap Hasto merupakan bagian dari upaya penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap peran serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara suap ini.
Leave a Reply