Wakil Banggar DPR RI Usulkan Gubernur Dipilih DPRD untuk Hemat Anggaran

Jazilul Fawaid Usulkan Pemilihan Gubernur Dipilih DPRD untuk Hemat Anggaran Pilkada

JoSS – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, mengusulkan agar pemilihan gubernur di tingkat provinsi dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing provinsi, bukan lagi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Usulan ini dilontarkan dengan alasan tingginya biaya yang dikeluarkan dalam Pilkada, terutama pada pemilihan gubernur yang menurutnya sangat mahal.

Jazilul mencontohkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan dalam Pilkada 2024, terutama di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah, kata Jazilul, harus mengalokasikan lebih dari Rp1 triliun hanya untuk Pilkada Jawa Barat saja. Belum lagi biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk pemilihan gubernur di provinsi lain. Menurutnya, jumlah anggaran yang besar tersebut bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak, seperti memajukan ekonomi di daerah-daerah yang membutuhkan.

“Itu bukan anggaran yang kecil. Kalau yang Rp1 triliun itu diberikan ke salah satu kabupaten di salah satu provinsi, di NTT misalnya, itu bisa membuat ekonomi bangkit,” ujar Jazilul di Jakarta, Kamis (28/11/2024), sebagaimana dikutip dari Antara.

Jazilul mengungkapkan bahwa otonomi daerah pada dasarnya diberikan kepada kabupaten dan kota, sehingga pemilihan kepala daerah langsung seharusnya cukup dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Pilkada di tingkat provinsi dievaluasi, dan pemilihan gubernur tidak lagi dilakukan langsung oleh rakyat. Menurutnya, sistem ini perlu dipertimbangkan agar anggaran yang besar untuk Pilkada tidak terbuang sia-sia.

Namun, Jazilul juga menekankan bahwa meskipun usulannya berfokus pada efisiensi anggaran, prinsip demokrasi harus tetap dijaga. Rakyat tetap harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, meski metode pemilihannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan negara.

Terkait dengan masalah biaya politik, Jazilul menyarankan agar pembahasan mengenai efisiensi anggaran dalam Pilkada ini menjadi topik diskusi di antara partai-partai politik. Pembahasan tersebut bisa dilakukan pada momen revisi paket undang-undang politik, yang sedang dalam proses omnibus law, yaitu dengan menggabungkan beberapa undang-undang seperti UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.

Selain itu, Jazilul juga mengusulkan pemisahan antara pemilihan umum anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Menurutnya, pelaksanaan pileg dan pilpres secara bersamaan telah menyebabkan fokus masyarakat terbagi. Masyarakat cenderung lebih tertarik dengan pemilihan presiden, sehingga calon anggota DPR RI sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup.

Pemisahan pemilihan legislatif dan presiden ini, menurut Jazilul, akan memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memberikan perhatian penuh pada kedua pemilihan tersebut secara terpisah. Hal ini juga bertujuan untuk lebih menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih baik presiden maupun anggota legislatif.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS

Wakil Banggar DPR RI Usulkan Gubernur Dipilih DPRD untuk Hemat Anggaran