Tren Frugal Living Ramai, Bank Indonesia Fokus Dorong Sektor Penopang Daya Beli

Tren Frugal Living Ramai, Bank Indonesia Fokus Dorong Sektor Penopang Daya Beli

JoSS – Bank Indonesia (BI) menegaskan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang telah diterapkan akan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Langkah ini menjadi respons atas tren frugal living yang kini ramai diperbincangkan di media sosial sebagai bentuk protes terhadap rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025.

Deputi Gubernur BI, Juda Agung, dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (20/11/2024), menyebut bahwa insentif KLM ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Frugal living sebagai sebuah tren itu gaya hidup, tetapi dalam konteks BI kita di dalam kebijakan insentif likuiditas memang menyasar sektor-sektor yang mendorong penyerapan lapangan kerja artinya mendorong daya beli dari masyarakat,” jelas Juda.

Realisasi Insentif KLM Capai Rp259 Triliun

Hingga Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun. Penyaluran ini mencakup berbagai kelompok perbankan, di antaranya bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun, bank umum swasta nasional Rp110,9 triliun, Bank Perkreditan Daerah (BPD) Rp24,7 triliun, serta kantor cabang bank asing Rp2,6 triliun.

Dana tersebut diarahkan ke sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi mineral dan batu bara, pangan, otomotif, perdagangan, utilitas (listrik, gas, air), pariwisata, ekonomi kreatif, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Frugal Living: Gaya Hidup atau Protes?

Tren frugal living menjadi sorotan di media sosial, terutama di platform X (sebelumnya Twitter). Warganet menganggap gaya hidup hemat ini sebagai bentuk boikot terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap menambah beban ekonomi masyarakat.

Salah satu pengguna, @uswahabibah, mengajak masyarakat untuk mengurangi konsumsi barang-barang berpajak tinggi dan memprioritaskan pembelian di warung tetangga atau pasar tradisional.

“Boikot pemerintah jalur frugal living struktural. Cermat dengan pengeluaran, beli di warung tetangga atau pasar dekat rumah, buat daftar barang-barang berpajak yang bisa dicari alternatifnya, minimalkan konsumsi,” tulisnya.

Pengguna lain, @malesbangunaja, menyarankan masyarakat menunda pembelian barang mewah seperti ponsel, motor, dan mobil baru selama setahun.

“Jangan lupa pakai semua subsidi, tidak usah gengsi dibilang miskin, itu dari duit kita juga kok. Kapan lagi boikot pemerintah sendiri,” cuitnya.

Tantangan Kenaikan PPN dan Daya Beli

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menuai kritik karena dianggap membebani masyarakat, terutama di tengah menurunnya daya beli dan penyusutan kelas menengah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk kelas menengah turun menjadi 47,85 juta orang (17,13%) pada 2024 dibandingkan 57,33 juta orang (21,45%) pada 2019. Hal ini berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Pada kuartal III-2024, konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi -0,48% secara kuartalan (qoq), turun signifikan dibandingkan pertumbuhan 3,12% pada kuartal sebelumnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 hanya mencapai 4,95%, level terendah dalam setahun terakhir.

Langkah BI dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

BI menilai insentif KLM adalah langkah strategis untuk mengatasi perlambatan ekonomi dan merangsang daya beli masyarakat. Dengan menyasar sektor-sektor yang memiliki multiplier effect besar, seperti UMKM dan pariwisata, BI optimistis kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

Namun, ke depan, tantangan masih berat. Perlu sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas daya beli dan memastikan keseimbangan dalam kebijakan pajak yang tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

Kombinasi tren frugal living dan kebijakan pemerintah diharapkan dapat menjadi momentum evaluasi kebijakan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai Informasi “Frugal living” adalah sebuah gaya hidup yang menekankan pada pengelolaan keuangan secara bijak dan hemat. Fokus utamanya adalah mengurangi pengeluaran dengan membeli barang-barang yang benar-benar diperlukan, sambil menghindari pemborosan.

Namun, perlu dipahami bahwa frugal living bukan berarti hidup dalam kekurangan atau bersifat pelit. Sebaliknya, gaya hidup ini bertujuan untuk memprioritaskan pengeluaran berdasarkan kebutuhan sehari-hari, sehingga memungkinkan seseorang untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang tanpa mengorbankan kualitas hidup.

Dengan menerapkan frugal living, seseorang dapat lebih cermat dalam mengelola pendapatan, menabung, dan merencanakan masa depan. Prinsip ini juga mendorong individu untuk membuat keputusan keuangan yang lebih rasional dan terhindar dari godaan konsumerisme berlebihan.