KY Soroti Maraknya Kasus Suap di Pengadilan, Integritas Hakim Dipertanyakan

JoSS, JAKARTA – Komisioner Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar menyatakan keprihatinannya atas peningkatan kasus penangkapan hakim dan aparat pengadilan terkait dugaan suap dan manipulasi putusan peradilan. Mukti menilai bahwa kasus-kasus terbaru ini menjadi cerminan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia mengalami masalah serius.

Kasus terbaru yang menyita perhatian publik adalah penangkapan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait vonis bebas Ronald Tannur, serta dugaan suap dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melibatkan ZR, yang diduga sebagai makelar kasus. “Kami lihat hal ini melibatkan aktor yang di dalam atau di luar pengadilan yang dapat mengatur vonis,” ujar Mukti Fajar kepada wartawan, Selasa (29/10).

Menurut Mukti, aparat pengadilan harus menjaga integritas dan etika mereka agar terhindar dari praktik korupsi. “Caranya sadar menjaga integritas setiap saat. Patuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Selain itu, hakim juga diwajibkan untuk tidak berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak pihak yang berperkara,” tegasnya.

KY mencatat praktik mafia peradilan terjadi dengan cara memanfaatkan celah hukum serta koneksi dengan aktor dalam pengadilan. Mukti menyebut bahwa celah-celah ini dimanfaatkan dalam setiap tahap proses peradilan.

Selain kasus di Surabaya, KY juga menyoroti laporan atas dugaan pelanggaran oleh tiga hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Linggau yang dianggap tidak mematuhi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1956. Peraturan ini mengatur bahwa kasus pidana tidak boleh diputus sebelum perkara perdatanya selesai.

Baru-baru ini, PN Lubuk Linggau kembali menjadi sorotan dalam sidang eksepsi terdakwa Bagio Wilujeng dan Djoko Purnomo. Dalam sidang tersebut, pengacara Satria Nararya menyatakan bahwa persidangan dianggap tidak mengikuti kaidah Pasal 84 ayat 1 KUHAP. “Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada surat pelimpahan perkara hanya menyebutkan Serayu dan Palembang yang menjadi ‘locus delicti’. Sementara itu, jika ditinjau dari pasal 84 ayat 2, keberadaan saksi dan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri untuk menjadi kewenangan pengadilan,” jelasnya.

Selain itu, Satria juga mengungkapkan bahwa pada tahap penyelidikan maupun penyidikan, dugaan tindak pidana sebenarnya dilakukan di Palembang dan Musi Banyuasin. “Tidak ada pengecualian sebagaimana diatur dalam KUHAP bahwa domisili dari masing-masing terdakwa baik Pak Bagio dan Pak Joko yang di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Tempat terdakwa diketemukan itu pun juga tidak di Lubuk Linggau karena Bapak Bagio ditemukan itu pada saat pemeriksaan sebagai tersangka di Bareskrim yaitu di Jakarta Selatan,” lanjutnya.

Mantan Ketua Komisi Kejaksaan Indonesia, Dr. Barita Simanjuntak, turut memberikan pendapat. Menurutnya, pihak yang merasa keberatan atas pelimpahan kasus berhak mengajukan penolakan. “Itu dibenarkan undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengikuti atau tidak menyetujui proses pemindahan satu perkara dari pengadilan yang berwenang mengadili,” ungkap Barita.