DPR Usulkan Pilkades Gunakan Sistem Partai Politik, Tolak Pembentukan KPU ad Hoc

DPR Usulkan Pilkades Gunakan Sistem Partai Politik, Tolak Pembentukan KPU ad Hoc

JoSS, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengusulkan perubahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades). DPR menginginkan agar Pilkades dilakukan dengan menggunakan sistem partai politik, seperti sistem pemilihan kepala daerah hingga presiden.

Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, berpendapat bahwa selama ini Pilkades sudah memiliki unsur politik yang serupa dengan sistem partai. Namun, Doli menegaskan bahwa calon kepala desa tidak harus menjadi kader partai politik nasional atau daerah.

Doli menjelaskan bahwa calon kepala desa bisa diajukan oleh beberapa kelompok politik yang berada di wilayah setempat, yang bertindak seperti “partai” lokal. “Padahal pencalonan mereka itu pakai partai, cuma bedanya partai nangka, partai pepaya, partai kambing, tapi (intinya) pakai partai juga. Artinya mekanisme dan sistem kepartaian itu sudah masuk sebetulnya ke pemilihan kepala desa,” ujar Doli dalam pernyataannya yang dikutip dari situs resmi DPR pada Sabtu (2/11/2024).

Doli meyakini bahwa langkah ini dapat membangun sistem politik yang lebih baik di tingkat desa. Selain itu, penerapan sistem pencalonan dengan dukungan kelompok politik juga bisa memperkuat jangkauan partai politik hingga ke level komunitas terkecil.

Rencana ini akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Partai Politik. Selain itu, DPR juga akan melakukan harmonisasi dengan undang-undang lain yang relevan, seperti UU Pemilu, untuk memastikan konsistensi regulasi.

Usulan untuk menggunakan sistem partai dalam Pilkades muncul setelah DPR merencanakan perubahan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan mengusulkan agar lembaga ini beroperasi sebagai lembaga ad hoc yang dibentuk dua tahun sebelum pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Dalam model ad hoc ini, KPU hanya akan bertugas selama periode persiapan dan pelaksanaan pemilihan.

Namun, dengan menerapkan sistem partai politik dalam Pilkades, KPU akan tetap memiliki aktivitas yang kontinu meskipun Pemilu dan Pilkada tidak sedang berlangsung. Ini akan memungkinkan KPU untuk tetap berfungsi sebagai lembaga permanen, dengan tugas mengawasi pelaksanaan Pilkades yang tidak diadakan serentak.

Doli juga menyinggung tingginya angka korban dalam pelaksanaan Pilkades dibandingkan dengan pemilu legislatif atau pilkada, menunjukkan bahwa penanganan sistem politik di tingkat desa perlu perhatian lebih serius.

“Kalau bicara tentang korban jiwa pemilihan dan korban jiwa, lebih banyak korban jiwa pemilihan di desa dibandingkan dengan pileg, pilkada,” jelasnya.

Cek berita dan artikel lainnya di GOOGLE NEWS